.webp)
Kontrak Total di Mahakam akan berakhir pada 31 Desember 2017. Saat ini Blok Mahakam sedang dalam masa transisi pengelolaan dari Total sebagai kontraktor eksisting ke kontraktor baru, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi, Hadi Djuraid, menjelaskan pemerintah tak ingin produksi minyak dan gas di Blok Mahakam anjlok. Agar produksi dapat dipertahankan, Total diberi kesempatan untuk ikut mengoperasikan blok penghasil gas terbesar di Indonesia ini pasca 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena targetnya adalah produksi tidak boleh turun, untuk mencapai target itu apakah Pertamina akan mengoperasikan bersama dengan Total. Pertamina sendiri atau menyerahkan ke Total, silakan dibicarakan dengan melibatkan SKK Migas. Kita hanya menentukan targetnya, produksi enggak boleh turun," kata Hadi, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/3/2017).
Produksi gas dari Blok Mahakam saat ini mencapai 1.600 MMSCFD, sekitar 20% dari produksi gas nasional, terbesar di Indonesia. Sedangkan produksi minyaknya sekitar 63.000 barel per hari (bph).
Hadi menambahkan, Pertamina tetap akan menjadi pemegang hak kelola mayoritas di Blok Mahakam. Total paling banyak hanya memegang 39% hak kelola. Sisanya 10% untuk pemerintah daerah (pemda).
"Mayoritas tetap Pertamina, itu enggak bisa ditawar-tawar. Pemerintah memberi ruang maksimal sampai 39% untuk Total, 10% untuk daerah, Pertamina masih mayoritas. Nanti silakan dibicarakan B to B," ucap Hadi.
Sebelumnya, Jonan pada Sabtu akhir pekan lalu melakukan peninjauan ke Terminal Senipah, yang merupakan daerah operasi khusus pengolahan minyak dan gas yang dimiliki oleh Total E&P Indonesie (TEPI).
Di sela-sela peninjauan, Jonan kembali mengingatkan produksi minyak dan gas (migas) Blok Mahakam harus tetap dijaga, walaupun umur lapangan sudah tidak muda lagi.
"Untuk produktivitas, banyak sumur (yang dikelola) TEPI, walaupun sudah lama, ada yang 40 tahun, dari tahun 1974, yaitu Lapangan Bekapai, tetap dijaga, dipertahankan kapasitas produksinya agar tetap baik. Kalau pemerintah inginnya produksi naik terus. Walaupun banyak fasilitas yang sudah mulai tua. Untuk transisi, harus tidak ada gangguan di produksi dan kegiatan terkait. Nanti pemerintah akan bikin peraturan segera supaya kapasitas produksinya tidak turun," ungkap Jonan.
Terkait kemungkinan kelanjutan Total sebagai Operator di Blok Mahakam pasca 2017, Jonan mengatakan hal tersebut semata-mata untuk mempertahankan kapasitas produksi. Total dipersilakan untuk mendiskusikan hal ini dengan Pertamina dan SKK Migas.
"Saya sudah bilang dengan Total, (silakan) bicara dengan Pertamina dan SKK Migas. Pertamina bisa menawarkan share down 39 persen saham maksimum, itu boleh karena 10 persen sahamnya ke pemerintah daerah. Pertamina harus mayoritas. Kalau mau, Total menawarkan, mau operator bersama atau operatornya dilanjutkan Total dan sebagainya. Orang-orang (pegawai) juga saya kira tidak akan diganti," tegas Jonan.
Selanjutnya terkait hak-hak pegawai, Jonan meminta agar hak-hak pekerja tetap dijaga, baik terkait aspek keselamatan, lingkungan kerja maupun kompetensinya.
"Untuk hubungan kerja kurang lebih sama. Nanti Pertamina akan buat perusahaan sendiri, yaitu Pertamina Hulu Mahakam untuk mengoperasikan blok ini, terpisah dari Pertamina Hulu Energi (PHE)," pungkas Jonan. (mca/wdl)
