Cerita Sri Mulyani Ditanya Investor AS Soal Masalah Freeport

Jakarta - Beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terbang ke Amerika Serikat (AS). Lawatannya ke negeri Paman Sam tersebut untuk menghadiri salah satu forum investor di AS.

Dalam forum tersebut Sri Mulyani mengaku banyak berbincang dengan para investor. Salah satu yang ditanya ke Sri Mulyani adalah investasi PT Freeport di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, para investor AS ingin tahu tentang masalah Freeport dengan pemerintah Indonesia.

"Mereka tanya Apa yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam proses negosiasi ini dan bagaimana Indonesia akan menciptakan lingkungan yang menggambarkan kepastian usaha dan investasi. Kita menjelaskan saja bahwa proses negosiasi diatur dalam Undang-Undang. Ada masa transisi yang harus dilalui dan komunikasi antar pemerintah dan Freeport dilakukan secara formal," ujar Sri Mulyani, usai penandatanganan MoU antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ditjen Pajak soal pertukaran data informasi terkait pajak, di kantor Ditjen Pajak, Senin (13/3/2017).

Selain soal Freeport, menurut Sri Mulyani, para investor antusias mendengar ceritanya soal kondisi perekonomian Indonesia.

"They like and love the narrative about Indonesia. Menyangkut dari sisi makro ekonomi, dari sisi growth, defisit anggaran, exposure, utang, dan sisi neraca pembayaran. Mereka menganggap Indonesia memiliki suatu perekonomian yang relative lebih baik dari negara lain," tuturnya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Menurut Sri Mulyani ketertarikan para investor tersebut terhadap perekonomian menyebabkan mereka tertarik untuk memegang surat berharga negara. Sebab menurut mereka perekonomian Indonesia terbilang cukup stabil.

"Mereka menanyakan apa yang terjadi jika ada kenaikan suku bunga AS. Bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia apabila penerimaan pajak tidak tercapai lagi. Seperti tahun sebelumnya, apa yang akan dilakukan," imbuhnya.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani mengatakan, para investor di forum tersebut sangat antusias dengan Indonesia.

"Jadi mereka tidak ada komplain dengan kebijakan makro, fiskal dan moneter," pungkasnya. (hns/hns)