Dirut Pertamina Ajak KPK Ikut Awasi Proyek Raksasa

Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik meminta pendampingan KPK dalam pelaksanaan berbagai program. Menurut Elia pendampingan itu dilakukan salah satunya agar proyek yang dilakukan Pertamina dapat berjalan tepat waktu.

"Beberapa waktu ke depan, ada banyak program yang akan kita dorong ke depan dan skalanya cukup besar salah satunya mega project, kebijakan-kebijakan baru untuk satu harga. Di dalam untuk mengusung program seperti itu, kita harus bisa men-deliver-nya dengan secara project management itu ontime," kata Elia di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Elia kemudian mengatakan dengan tepat waktunya sebuah proyek, maka akan mencegah terjadinya kerugian. Dia juga berharap pendampingan KPK ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan terjadi dalam proyek-proyek itu.

"Kita harus bisa men-deliver-nya dengan secara project management itu on time, karena kalau telat kerugian sangat besar. Karena itu kita tadi diskusi bagaimana kita bisa dapat pengawalan sehingga proyek-proyek ini bisa di-deliver dengan baik dan tidak menyalahi aturan," ujarnya.

Elia pun menyebut nilai proyek itu mencapat US$ 30 hingga 40 miliar dalam 5 tahun ke depan. "Ini kan skala proyeknya nggak main-main US$ 30 sampai 40 billion untuk 5 tahun ke depan," ujarnya.

Selanjutnya, Elia menyatakan kehadirannya juga berkaitan untuk menciptakan transparansi di tubuh Pertamina. Menurutnya, transparansi dalam mencegah kecurigaan dan menumbuhkan soliditas.

"Salah satu tugas saya sebagai Dirut baru tentu ingin menciptakan soliditas. Tentu di antara direksi dulu baru kita akan turun ke bawah. Kita mulai dengan satu transparansi di antara direksi kita. Kita ingin semua direksi tahu, kalau ada masalah di hilir direktur di hulu juga tahu. Hanya dengan transparansi bisa terjadi soliditas, itu dasar teamwork yang baik, jadi tidak ada lagi curiga-mencurigai," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menjelaskan bentuk pendampingan yang akan dilakukan KPK. Menurutnya, KPK dapat membantu Pertamina dalam menghadapi kendala, khususnya birokrasi agar proyek berjalan tepat waktu.

"Kalau KPK tugas salah satunya di samping penindakan juga pencegahan.Contoh sederhana kalau punya mega project sering ada hambatan yang ditimbulkan birokrasi, contoh, kadang bupati kalau dipanggil gubernur saja nggak mau, kalau dipangil KPK datang. Jadi kita memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas, koridornya itu. Kalau ada hambatannya KPK bisa membantu itu," jelas Agus. (HSF/mkj)