Luhut Ingin Freeport Lepas 51% Saham Sebelum 2021

Jakarta - PT Freeport Indonesia belum menyetujui permintaan pemerintah, agar mau melakukan divestasi (penjualan) saham hingga 51% kepada pihak Indonesia. Bagaimana tanggapan pemerintah?

"Bagaimana enggak setuju, kan itu milik bangsa Indonesia. Kita kan ingin baik-baik," kata Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, saat ditemui usai acara pertemuan dengan PBNU di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).

"Sudah berkali-kali saya bilang, biarlah kita lakukan dengan baik-baik, enggak usah ribut-ribut kan bisa. Yang penting kan selesai," tambahnya.

Ia pun berharap, divestasi 51% saham Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak mereka berakhir pada 2021 mendatang.

"Sebelum itu (2021) kita harapkan kalau bisa," tukasnya.

Seperti diketahui, kontrak Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, akan segera berakhir di 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu ingin kontraknya diperpanjang 20 tahun sampai 2041.

Pemerintah sendiri menyatakan mau saja memberikan perpanjangan 20 tahun, tapi ada syaratnya. Di antaranya adalah Freeport harus mau mendivestasikan 51% sahamnya pada pemerintah. (wdl/wdl)