Penyebabnya adalah kenaikan harga LPG CP Aramco dan penundaan program subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran.
Agar pembengkakan subsidi tidak terlalu parah, pemerintah berupaya menekan konsumsi elpiji 3 kg. Masyarakat yang sudah mampu diimbau membeli elpiji non subsidi saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TNP2K membuat data 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah berdasarkan kriteria-kriteria seperti kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Adapun 40% masyarakat itu berjumlah 26,7 juta Kepala Keluarga (KK). Dengan asumsi per keluarga ada 4 orang, maka jumlahnya ada lebih dari 100 juta penduduk.
"Kami mendorong agar elpiji 3 kg bisa dipakai hanya oleh yang berhak, karena itu barang disubsidi," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Setyorini Tri Hutami, kepada detikFinance, Senin (17/4/2017).
Salah satu kelompok masyarakat yang diajak untuk beralih ke elpiji non subsidi adalah para pegawai negeri sipil (PNS). "Kami mengajak para PNS di daerah-daerah memakai elpiji 5,5 kg yang tidak disubsidi," ucap Rini.
Kementerian yang dipimpin Menteri ESDM Ignasius Jonan itu pun mendorong PT Pertamina (Persero) untuk memperluas penjualan Bright Gas 5,5 kg sebagai alternatif dari elpiji 3 kg. Semakin banyak masyarakat yang pindah ke Bright Gas 5,5 kg, semakin ringan beban subsidi elpiji yang ditanggung pemerintah.
"Kami juga mendorong Pertamina memperluas pemasaran elpiji 5,5 kg yang non subsidi," tutupnya.
Pemerintah akan segera membicarakan APBN Perubahan (APBN-P) 2017 dengan DPR. Dalam APBN-P, akan diajukan tambahan dana untuk subsidi elpiji 3 kg. Besar tambahan dana yang diperlukan masih dihitung bersama antar instansi pemerintah. (mca/ang)











































