Begini Jurus Pemerintah Terangi 2.500 Desa yang Masih Gelap Gulita

Begini Jurus Pemerintah Terangi 2.500 Desa yang Masih Gelap Gulita

Usman Hadi - detikFinance
Selasa, 25 Apr 2017 15:51 WIB
Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Yogyakarta - Pasokan listrik ke sejumlah daerah di Indonesia belum merata. Akibatnya banyak daerah yang mengalami persoalan penerangan. Berdasarkan catatan pemerintah, sampai saat ini masih ada 2.500 desa belum teraliri listrik.

Jumlah ini bisa membengkak, karena masih banyak desa yang hanya teraliri listrik sebagian.

"Sekarang apa usaha kita dalam mengembangkan energi. Perlu diketahui saat ini ada sebanyak 2.500 desa belum teraliri listrik total. Artinya di desa itu belum tersentuh listrik sama sekali," ujar Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Selasa (25/4/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arcandra mencontohkan, dalam satu desa meskipun hanya teraliri listrik satu dusun, oleh pemerintah dianggap desa tersebut sudah teraliri listrik. Hal itu bukan bagian dari 2.500 desa yang belum tersentuh aliran listrik.

Dengan demikian bisa ditebak, masih banyak wilayah di kantong-kantong desa masih berkutat problem penerangan. "2.500 desa itu padam total," katanya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah tengah berupaya mengaliri listrik di 2.500 desa tersebut. Namun upaya ini terkendala persoalan biaya, karena untuk mengaliri listrik di desa-desa terpencil butuh biaya banyak.

"Dari 2.500 desa itu sebagian berada di Papua. Terkadang untuk membangun di sana belum bisa karena (biayanya) masih mahal," tambahnya.

Lantas, bagaimana jurus pemerintah menerangi 2.500 desa tersebut? Pemerintah bertekad akhir 2019 semua desa sudah teraliri listrik. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah bakal berpedoman Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Nanti bisa ditentukan daerah mana yang mau didahulukan dibangun pembangkit listrik, dan daerah mana yang tak terlalu urgent dibangun pembangkit listrik," katanya.

Dia berharap program tersebut sesuai dengan rencana PLN (Perusahaan Listrik Negara). Karena PLN punya RUPTL terkait daerah-daerah mana yang didahulukan. Kementerian ESDM tinggal melihat RUPTL, sehingga bisa ditentukan kapan daerah itu dibangun jaringan listrik.

"Sementara untuk mengaliri desa-desa itu bisa pakai solar," pungkas dia. (hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads