.webp)
PP tersebut merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat, menyebutkan bahwa pembentukan Holding BUMN migas terbentuk pada semester I tahun ini yang ditandai dengan pembentukan PP holding per sektor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edwin menambahkan, proses pembentukan holding migas yang digadang-gadang menjadi yang paling cepat bisa direalisasikan masih dalam proses. Kajian komersial dan hukum sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu diterbitkannya PP holding migas sebagai payung hukum.
"Holding masih ada beberapa proses yang harus kita lalui. Sementara kajian secara komersial dan hukum sudah siap dan sekarang sedang berproses secara legal administratif," tutur Edwin.
Pembentukan holding BUMN migas merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi berpesan agar pembentukan holding harus dikaji dengan benar sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Holding ini merupakan amanat pemerintah. Presiden Jokowi awal tahun ini menyampaikan bahwa proses holding harus dijalankan, namun perlu dikaji betul secara mendalam aspek legalnya, komersialnya, dan juga prosesnya itu tidak boleh ada yang terlewatkan," ujar Edwin.
Edwin menambahkan, dengan terbentuknya holding migas bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia, utamanya dalam hal ketahanan energi di mana Pertamina dan PGN nantinya bisa bersinergi lebih erat.
"Tapi benar-benar it has the benefit untuk masyarakat kita, dan terhadap pemerintah serta Pertamina dan PGN secara korporasi," kata Edwin. (ang/ang)
