Follow detikFinance
Kamis 04 May 2017, 13:24 WIB

Luhut: Persoalan Freeport Sudah Selesai

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Luhut: Persoalan Freeport Sudah Selesai Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah telah selesai. Menurutnya, negosiasi tak perlu lagi dilakukan karena Freeport harus mengikuti aturan pemerintah.

"Kemarin saya ketemu Menteri Perdagangan Amerika, dia tanya mengenai Freeport. Saya jelaskan, masalah Freeport itu kan kontrak sudah selesai," kata Luhut dalam Rakornas Maritim di TMII, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Dirinya menegaskan, keputusan perpanjangan kontrak Freeport berada di tangan pemerintah Indonesia. Saat ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada Freeport untuk mengikuti aturan yang berlaku agar bisa memperpanjang kontrak.

Aturannya ialah, Freeport harus melakukan divestasi atau menjual sahamnya sebesar 51%, dan membangun smelter di dalam negeri.

"Analoginya kalau sewa rumah saya 20 tahun selesai kontraknya, kalau saya enggak mau kasih kontraknya lagi boleh enggak? Kalau saya maunya kasih ke anak-cucu saya boleh enggak? Boleh kan. Tapi Indonesia enggak begitu, kami masih mau memberikan perpanjangan kepada Freeport. Tapi Freeport harus mematuhi ketentuan kita, bukan Freeport yang mendikte kita," tegas Luhut.

Luhut menggatakan, kedua aturan pemerintah itu harua diikuti Freeport. Jika aturan dalam PP Nomor 1/2017 tidak dituruti, maka perpanjangan kontrak yang habis pada 2021 tidak akan diperpanjang.

"Harus divestasikan sahamnya, kita punya 51% mayoritas. Yang kedua, harus bangun smelter. Itu saja, selesai. Itu harus setuju dia, kalau enggak setuju kita enggak kasih. Kita negara berdaulat, ingat itu," tukasnya.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, pemerintah memberikan peluang Freeport untuk kembali melakukan kegiatan ekspor, namun dengan catatan Perusahaan tambang asal AS ini mengubah izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi 51% saham, dan membangun smelter. (wdl/wdl)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed