Follow detikFinance
Kamis 04 May 2017, 18:19 WIB

Freeport Janji Tak Gugat RI ke Arbitrase, Tapi Ada Syaratnya

Michael Agustinus - detikFinance
Freeport Janji Tak Gugat RI ke Arbitrase, Tapi Ada Syaratnya Foto: Michael Agustinus
Jakarta - Kick off meeting perundingan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah dimulai hari ini. CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, datang langsung dari Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri kick off meeting ini.

Usai pertemuan, Adkerson menyatakan pihaknya tidak akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, asalkan ada perkembangan bagus dalam perundingan ini.

Perusahaan tambang yang bermarkas di Arizona, AS, ini sepakat berunding dengan pemerintah selama 8 bulan sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017.

"Kami tidak akan mau ke arbitrase selama ada perkembangan yang baik dan bisa diterima," kata Adkerson, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ia menambahkan, pihaknya datang dengan niatan baik untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. "Kami datang dengan niat baik untuk mencapai win-win situation. Kami berharap bisa mendapat solusi terbaik," ucapnya.

Sebelumnya, Freeport sempat menyatakan akan mengajukan gugatan ke aribitrase internasional jika dalam waktu 120 hari dari 18 Februari 2017 tak mendapat solusi memuaskan dari pemerintah. Freeport melontarkan ancaman itu karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) telah dilanggar pemerintah.

Dalam waktu 8 bulan yang telah disepakati, pemerintah dan Freeport akan terus bernegosiasi mencari solusi permanen.

Ada 4 isu yang dibahas dalam perundingan ini, yaitu stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.

Dalam perundingan dengan Freeport ini, pemerintah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan operasi Freeport.

Jika dalam waktu 8 bulan tak tercapai titik temu, Freeport boleh menanggalkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kembali ke Kontrak Karya (KK). Tetapi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 1/2017, pemegang KK dilarang ekspor konsentrat. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed