Follow detikFinance
Kamis 04 May 2017, 19:10 WIB

Pekerja Tambang Freeport Papua Mogok 30 Hari, Ini Kata Bos Besarnya

Michael Agustinus - detikFinance
Pekerja Tambang Freeport Papua Mogok 30 Hari, Ini Kata Bos Besarnya Foto: Ari Saputra
Jakarta - CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, yang baru datang dari Amerika Serikat (AS) ikut angkat bicara soal pemogokan 30 hari yang dilakukan oleh sejumlah pekerja PT Freeport Indonesia, di Tambang Grasberg, Papua.

Aksi mogok tersebut mengganggu upaya perusahaan untuk kembali beroperasi normal, setelah pengurangan produksi selama 3 bulan akibat tak bisa ekspor konsentrat tembaga.

Kini Freeport telah mengantongi izin ekspor konsentrat dari pemerintah dan harusnya bisa kembali beroperasi 100%. Tapi ternyata masalah izin ekspor selesai, muncul aksi mogok 30 hari.

Richard mengimbau para karyawan Freeport Indonesia yang ikut aksi mogok agar kembali bekerja, dan menyelesaikan masalah secara baik-baik.

"Kami terus berdiskusi dengan para pekerja yang melakukan pemogokan, bahwa aksi ini berdampak pada operasi. Kami berupaya keras mengimbau mereka kembali bekerja," kata Richard saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Sejak 1 Mei 2017 lalu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, mengumumkan aksi mogok selama 30 hari hingga 30 Mei 2017.

Dikutip detikFinance dari Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Bersama yang dikirimkan SPSI Freeport, berikut daftar tuntutan para pekerja yang melakukan pemogokan 30 hari:

1. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah bekerja sama untuk segera menghentikan kebijakan Furlough/PHK yang diambil secara sepihak oleh Perusahaan yang tidak dirundingkan dengan Serikat Pekerja/PUK SPKEP SPSI.

2. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah bekerja sama untuk menghentikan segala bentuk pengancaman, intimidasi, dan perlakuan semena-mena terhadap Pekerja dan Fungsionaris SPKEP SPSI yang terkena Furlough/PHK/Relokasi ke Tempat lain yang oleh manajemen Privatisasi dan Kontraktor yang mengusir Pekerja tidak bersalah dari barak.

3. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah memberikan kepastian kembali bekerja kepada Pekerja yang sudah terlanjut di Furlough/PHK/Relokasi ke tempat lain.

4. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah bekerja sama untuk segera menghentikan PHK/Furlough/Relokasi ke tempat lain dan mempekerjakan kembali Pekerja yang telah di Furlough/PHK/Relokasi ke tempat lain.

5. Agar Pimpinan Perusahaan Dalam mengambil kebijakan strategis terkait Ketenagakerjaan terlebih dahulu merundingkan secara bipartit sebagaimana yang sudah pernah dilakukan dalam perundingan formal PKB dengan Serikat Pekerja maupun sesuai dengan Regulasi UU Ketenagakerjaan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai mitra yang sah dan setara dalam Hubungan Industrial. (mca/wdl)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed