Follow detikFinance
Senin 08 May 2017, 12:53 WIB

Freeport dan Pemerintah Debat Soal Aturan Pajak, Apa Solusinya?

Michael Agustinus - detikFinance
Freeport dan Pemerintah Debat Soal Aturan Pajak, Apa Solusinya? Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).

Namun, PT Freeport Indonesia belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Saat ini Freeport baru memegang IUPK untuk sementara sampai Oktober 2017 saja, selama proses negosiasi berlangsung dengan pemerintah.

Kewajiban pajak untuk pemegang KK dan IUPK memiliki perbedaan mendasar. IUPK prinsipnya prevailing, yaitu mengikuti aturan pajak yang berlaku. Artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dan AMNT dapat berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berbeda dengan KK yang sifatnya nailed down, pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap, tidak akan ada perubahan hingga masa kontrak berakhir.

Pemerintah kerap berargumen prinsip prevailing tidak memberatkan Freeport. Sebab, tarif pajak ke depan akan semakin ringan. Kalau Freeport tetap mau nailed down, justru pajak yang ditanggung jadi relatif besar di masa mendatang.

Saat ini saja misalnya, Freeport membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 35% karena ditetapkan demkian oleh KK. Padahal di aturan pajak terbaru, PPh Badan hanya 25%. Jadi sebenarnya pajak di IUPK lebih kecil, tapi kenapa Freeport ngotot ingin nailed down seperti di KK?

Freeport keberatan dengan IUPK yang sifatnya prevailing karena khawatir dibebani pajak-pajak dan pungutan baru di kemudian hari. Yang dibutuhkan Freeport adalah kestabilan jangka panjang, bukan pajak yang lebih kecil.

"Kok Freeport enggak mau prevailing? Freeport sekarang sebenarnya bayar PPh Badan 35%. Sementara aturan baru 25%. Ternyata yang dibutuhkan bukan hanya pungutan lebih kecil, tapi kepastian. Negara berkembang politiknya tidak stabil, sering berganti kebijakan," kata Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, dalam diskusi Indonesia Mining Institute (IMA) di JS Luwansa, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Lalu apa solusinya agar pemerintah mendapat jaminan penerimaan yang layak dari sektor pertambangan, tapi Freeport sebagai investor juga mendapat kepastian?

Yustinus berpendapat prinsip nailed down sebenarnya tak merugikan pemerintah, tak mutlak mengikat selama puluhan tahun. Pemerintah tetap bisa meningkatkan penerimaan negara lewat negosiasi dengan Freeport.

Jalan keluarnya, dalam kontrak antara pemerintah dengan Freeport dibuat saja klausul yang menyatakan bahwa pajak dan royalti bisa berubah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu, Freeport mendapat kepastian tapi pemerintah juga tak terbelenggu ketika ingin memperoleh pendapatan lebih baik dari pertambangan.

"Nailed down sebenarnya juga tidak mutlak fix sampai akhir kontrak. Buktinya 2014-2015 lalu pemerintah bisa nego untuk menaikkan royalti emas dan tembaga. Tinggal dibuat semacam klausul dalam kontrak, PT Freeport Indonesia dan pemerintah bisa bernegosiasi soal pajak dan pungutan lainnya. Yang ditolak kalau sepihak, tapi kalau kesepakatan dua belah pihak tak jadi persoalan," tutupnya. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed