Follow detikFinance
Senin 08 May 2017, 13:34 WIB

Kalau Freeport Jual 51% Sahamnya, Ada yang Mampu Beli Enggak Ya?

Michael Agustinus - detikFinance
Kalau Freeport Jual 51% Sahamnya, Ada yang Mampu Beli Enggak Ya? Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).

PT Freeport Indonesia, salah satu pemegang KK, menolak mengganti kontraknya menjadi IUPK. Perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini ingin tetap diizinkan mengekspor konsentrat tapi dengan tetap memegang KK.

Salah satu alasan Freeport tak mau berubah status menjadi pemegang IUPK adalah kewajiban divestasi saham 51%.

Dalam PP 1/2017, disebutkan bahwa perusahaan asing pemegang IUPK wajib melepas 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia (pemerintah, BUMN, BUMD, swasta nasional) dalam 10 tahun sejak berproduksi.

Tetapi aturan ini menimbulkan pertanyaan. Kalau Freeport menjual 51% sahamnya, siapa yang bisa membelinya? Apakah pemerintah/BUMN/BUMD/swasta nasional bisa mampu?

Bila dihitung dengan metode Fair Market Value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100% saham Freeport Indonesia adalah US$ 15,9 miliar alias kurang lebih Rp 200 triliun. Maka nilai 51% sahamnya sekitar Rp 101 triliun.

Executive Director Center fot Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum pun tak akan bisa membeli 51% saham Freeport senilai Rp 101 triliun.

Sebab, total nilai aset BUMN-BUMN pertambangan itu jika digabung semua baru Rp 58 triliun. Kalau pun seluruh aset mereka dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp 101 triliun. Utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki.

"Aset Antam, Bukit Asam, dan Timah tidak mencukupi untuk membeli. Kalau pinjam, leverage-nya berapa? Apakah feasible? Tidak feasible karena akan melanggar aturan debt to equity ratio," kata Yustinus dalam diskusi Indonesia Mining Institute (IMA) di JS Luwansa, Jakarta, Senin (8/5/2017).

BUMN yang punya uang cukup untuk mengakuisisi 51% saham Freeport adalah BUMN-BUMN perbankan. Tapi BUMN perbankan dilarang membeli saham perusahaan di sektor pertambangan.

"Bank BUMN enggak bisa karena akan melanggar aturan Bank Indonesia (BI), mereka tidak boleh investasi ke sektor lain, termasuk pertambangan," paparnya.

Dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty pun tak bisa dipakai untuk membeli saham Freeport karena sudah dipakai untuk menutup defisit APBN. "Amnesti pajak termasuk Rp 141 triliun, tapi kan itu punya banyak orang. Apa mereka mau kalau dipakai untuk beli saham Freeport? Tapi itu sudah habis juga untuk menutup defisit APBN," katanya.

Tetapi bagaimana jika valuasi saham Freeport menggunakan metode replacement cost seperti keinginan pemerintah?

Kalau memakai metode ini, nilai 100% saham Freeport adalah US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 80 triliun. Maka 51% saham sekitar Rp 40-50 triliun. Holding BUMN pertambangan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu.

Namun, masalahnya adalah apakah kewajiban divestasi itu adil untuk Freeport. Investor tentu sudah punya perhitungan keuntungan jangka panjang, lalu tiba-tiba diwajibkan melepas 51% kepemilikannya, yang artinya juga melepas sebagian besar keuntungannya di masa mendatang.

"Kalau pakai replacement, pemerintah sanggup. Kan sekitar Rp 40-50 triliun. Tapi lagi-lagi persoalannya apakah itu fair? Kalau tidak fair, perusahaan membawa ke arbitrase. Itu harus dipikirkan, meski bisa harus hati-hati," ucapnya.

Lebih lanjut, Yustinus mengingatkan pemerintah agar aturan wajib divestasi 51% saham ini tak jadi pintu masuk permainan. Pemerintah jangan jadi makelar saham untuk pihak-pihak yang ingin mencaplok saham Freeport.

"Jangan sampai nanti jadi makelar saham saja. Tuduhan seperti itu masuk akal. Saya kira ada indikasi, pernah ada kasus 'Papa Minta Saham'," tutupnya. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed