ESDM Belum Berencana Revisi Tarif Batas Atas Energi Terbarukan

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dua bulan lalu. Regulasi ini menetapkan batas atas harga jual listrik energi terbarukan dari pengembang ke PLN.

Ada patokan harga maksimum untuk listrik dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, sampah, dan panas bumi.

Aturan baru ini sempat diprotes Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) yang menyurati Jonan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April lalu.

Untuk mendengar keluhan secara langsung, hari ini Kementerian ESDM mengumpulkan para pengusaha energi terbarukan, Selasa (9/5/2017).

Terjadi perdebatan seru antara Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dengan para pengusaha terkait harga keekonomian energi terbarukan dalam diskusi tersebut. Meski demikian, Arcandra tak bergeming. Belum ada rencana untuk merevisi Permen ESDM 12/2017.

Keberatan-keberatan dari para pengusaha dinilainya masih berupa asumsi, belum ada bukti nyata bahwa aturan ini memang merugikan dan menghambat pengembangan energi terbarukan. Arcandra ingin aturan ini berjalan dulu. Kalau memang ada kekurangan dalam prakteknya, baru nanti disempurnakan.

"Belum ada rencana perubahan aturan. Saya masih melihat sesuatu yang positif dalam Permen ini. Kalau belum ada buktinya, hanya kira-kira seperti ini itu, kita tidak akan mengubahnya," kata Arcandra.

Ia menambahkan, tak semua pengembang energi terbarukan keberatan dengan penetapan harga maksimum itu. Buktinya, ada sekitar 10 perusahaan yang datang ke Arcandra dan menyatakan siap menjual listrik dengan harga sesuai Permen ESDM 12/2017.

"Ada enggak pengembang-pengembang yang mampu menjual sesuai Permen ESDM 12/2017? Minggu lalu kalau enggak salah ada 10-12 pengembang yang menyatakan siap. Saya heran kalau ada yang bilang workable, tapi ada yang menyatakan tidak lalu mengirim surat ke Presiden. Saya punya daftar siapa saja yang menyatakan mampu dan di daerah mana," jelas Arcandra.

"Bagi yang belum mampu (menjual listrik energi terbarukan dengan harga sesuai Permen ESDM 12/2017), jangan sampai mencederai IPP (Independent Power Producer) yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia," Arcandra menambahkan.

Tapi bukan berarti Permen ESDM 12/2017 ini harga mati. Kalau memang terbukti ada kekurangan, Arcandra berjanji akan melakukan perbaikan.

"Permen ini man made product. Apakah mungkin Permen ini diubah? Mungkin saja. Tapi saya mau lihat dulu masalahnya di mana. Kalau masalahnya pendanaan, saya cari lender-nya. Kalau masalahnya mau ROI yang lebih tinggi, saya enggak bisa bantu," tutup Arcandra. (mca/hns)