.webp)
Dengan kata lain, Indonesia kehilangan investasi sebesar US$ 4,19 miliar atau Rp 55 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.300) dari hulu migas pada tahun lalu.
Director IPA, Marjolijn Wajong, mengungkapkan bahwa penurunan investasi ini berimplikasi pada kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. Semakin sedikit perusahaan hulu migas yang mau mencari minyak dan gas bumi di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marjolijn menyebut industri hulu migas Indonesia sudah mengalami krisis. Investor tak lagi melihat Indonesia sebagai tujuan yang menarik.
"Itu menyebabkan eksplorasi kita turun dari 2013 238 wilayah eksplorasi, sehingga 2016 jadi 199. Dari 199 wilayah eksplorasi itu pun 37 sedang proses terminasi. Kita ini sudah krisis, dalam keadaan kurang baik," kata Marjolijn dalam konferensi pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Akibat sepinya eksplorasi, tak ada penemuan cadangan migas baru di Indonesia. Sementara jumlah cadangan minyak yang terbukti terus merosot dari 3,7 miliar barel pada 2013 menjadi 3,3 miliar barel saat ini.
Kalau tak ada tambahan cadangan baru, produksi minyak Indonesia akan segera habis. Sebenarnya potensi migas yang ada masih banyak, tapi perlu kegiatan eksplorasi untuk menjadikannya sebagai cadangan terbukti.
Kalau iklim investasi tak diperbaiki, potensi-potensi migas yang ada itu tidak akan tersentuh.
"Cadangan minyak turun terus dari 3,7 miliar barel tahun 2013 sampai 3,3 miliar di 2016. Padahal peluang di migas masih banyak," Marjolijn menuturkan.
Penurunan investasi di hulu migas juga berimbas pada perekonomian di daerah-daerah penghasil migas.
"Dengan turunnya aktivitas migas, dari 2014 ke 2015 pertumbuhan ekonomi turun. Misalnya Rokan yang ada Chevron, Tanjung Jabung Timur, Kutai Banyuasin, Natuna, dan sebagainya. Jadi ekonomi di daerah melambat," paparnya.
Perlu perbaikan regulasi-regulasi dan kebijakan agar sektor hulu migas Indonesia kembali atraktif. Memang sudah ada upaya dari pemerintah seperti merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, penyederhanaan perizinan, dan sebagainya.
"Kita tahun lalu banyak sekali terlibat di revisi PP 79/2010. Saya dengar sekarang sudah ada di Presiden. Jadi kita lihat saja. Di Desember pun kami diajak bicara banyak waktu mereka mau mengeluarkan beberapa kebijakan," ucap Marjolijn.
IPA akan mengadakan The 41st IPA Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center (JCC) pada 17-19 Mei 2017 dengan tema Accelerating Reform to Re-Attract Investment to Meet the Economic Growth Target. Melalui konvensi ini, akan dicari solusi untuk membuat sektor hulu migas Indonesia kembali bergairah.
"Apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup? Itulah sebabnya kita mengadakan diskusi bagaimana mengembalikan investasi. Tidak cukup hanya dari IPA dan pemerintah saja. Kita pernah sangat atraktif, kita ingin re-attract investment to help the economic growth," pungkasnya. (mca/dna)
