PLN Mulai Cek Pelanggan Listrik 450 VA yang Layak Disubsidi

Jakarta - Pemerintah telah membuat kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan listrik rumah tangga 900 VA. Subsidi untuk 18,7 juta pelanggan dicabut secara bertahap mulai Januari 2017. Hanya 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA yang dinilai layak disubsidi.

Tapi sebenarnya bukan hanya subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA saja yang saat ini tidak tepat sasaran. Dari total 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 450 VA, ada 3,7 juta pelanggan yang menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak layak disubsidi.

Badan Anggaran (Banggar) DPR pada September 2016 lalu telah memerintahkan agar pemerintah tidak hanya mencabut subsidi untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA, tapi juga 3,7 juta pelanggan 450 VA.

Namun, sampai saat ini pemerintah belum berencana menjalankan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk pelanggan listrik 450 VA dalam waktu dekat. Sekarang pemerintah masih berfokus melakukan pencabutan terhadap belasan juta pelanggan 900 VA.

Meski demikian, pencocokan data pelanggan 450 VA telah mulai dilakukan. PLN ditugaskan langsung ke lapangan, mengecek kesesuaian kondisi pelanggan 450 VA dengan data TNP2K.

"Mulai di Februari-Maret lalu, pencocokan data sudah jalan. Kita tidak hanya mencocokan identitas, tapi juga melihat kondisinya," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, kepada detikFinance, Senin (15/5/2017).

Berbeda dengan listrik 900 VA, kata Made, sebagian besar pelanggan 450 VA benar-benar golongan tidak mampu. Hanya minoritas saja yang tidak tepat sasaran.

"Sedikit saja yang tidak match. Bisa nyalain apa pakai 450 VA? Beda dengan 900 VA yang sudah bisa punya kulkas, televisi, dan sebagainya," papar Made.

Ia menambahkan, dimulainya pendataan ini bukan berarti subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA akan segera dijalankan. Prosesnya masih panjang.

Setelah verifikasi data pelanggan selesai, PLN akan menyerahkan hasilnya ke pemerintah. Pemerintah yang akan memutuskan tindak lanjutnya bersama DPR.

"Prosesnya masih panjang, harus dengan persetujuan Presiden, persetujuan DPR, dan sebagainya," tutupnya. (mca/mkj)