Menurutnya, bantuan melalui subsidi barang tidak cukup efektif karena bisa saja diselewengkan. Untuk itu, penyaluran bantuan yang secara teknis selama ini dilakukan oleh Kementerian ESDM, diharapkan bisa melalui Kementerian Sosial saja.
"Jadi bukan langsung kepada barang, tapi subsidi ini harus langsung ke orang. Sebenarnya data di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), kalau toh tidak valid 100%, misalnya saja 99,99%, mestinya bisa dipakai, karena datanya itu dipakai juga untuk subsidi listrik," katanya dalam sambutan pada acara pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masa barang disubsidi, jadi mau cegah orang beli itu gimana caranya. Jadi kan sulit sekali. Ini menurut saya sangat penting, itu PR besar tahun ini," ungkapnya.
"Memang ada pembicaraan dengan Kepala Bappenas kalau bisa yang menerapkan Kementerian ESDM, tapi saya tidak sepakat. Biar saja itu di Kemensos, jadi satulah di situ, jangan dipisah, karena ini subsidi langsung pada keluarga yang membutuhkan, bukan subsidi kepada barangnya," pungkasnya. (mca/mca)