Beragam Jurus PLN Cari Dana Rp 100 T untuk Proyek 35.000 MW

Jakarta - Sebagai BUMN kelistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) wajib memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Atas tugas itu, PLN membutuhkan dana yang cukup besar.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menghitung, setidaknya PLN membutuhkan dana sekitar Rp 100 triliun untuk menjalankan mega proyek pembangkit 35 ribu MW.

"Intinya begini, ada pembangkit, transmisi, distribusi, sama gardu. Memang kalau kita pilah-pilah itu kurang lebih sekitar 50% dari Rp 100 triliun untuk pembangkit, sisanya untuk transmisi sama distribusi. Itu di seluruh Indonesia, jadi banyak," tuturnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, PLN akan mengandalkan pendanaan eksternal, seperti penerbitan obligasi dan pinjaman. PLN juga telah memperoleh komitmen pinjaman dari World Bank senilai US$ 4 miliar untuk membangun transmisi.

"Tapi belum kita tarik semua, masih kecil, karena ini jalan terus, transmisi kan enggak bisa seketika. Itu kan berjalan terus, US$ 4 miliar itu sampai 2019," imbuhnya.

Selain itu PLN juga berencana menggunakan instrumen pendanaan sekuritisasi aset atau Efek Beragum Aset (EBA). Di mana PLN akan menjaminkan piutang atau pendapatan dari anak usahanya PT Indonesia Power di masa depan.

Sarwono menegaskan, bahwa EBA bukan berarti menggadaikan aset, melainkan piutang anak usaha diagunkan.

"Jadi antara kita dan anak usaha sudah ada perjanjian jual beli listrik, secara legal kita harus beli. Artinya anak usaha ada pendapatan dari penjualan itu. Karena dia butuh dana untuk inevstasi maka jual beli itu diagunkan. Karena historikal itu mereka sudha kita beli terus. Ini kadang-kadang sekuritisasi seolah-olah dianggap menjual aset," tegasnya.

PLN juga telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan Rp 8 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Rp 2 triliun selama 2 tahun. Namun untuk tahap I target dana untuk Obligasi Berkelanjutan II sebesar Rp 1,6 triliun dan Rp 400 miliar untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan II.

Kendati membutuhkan dana yang cukup besar, Sarwono kembali menegaskan bahwa PLN tidak punya niatan sedikitpun untuk menggadaikan saham di pasar modal (go publik). Sebab dia menilai modal dan pendanaan dari PLN sudah lebih dari cukup untuk penuhi kebutuhan Rp 100 triliun.

"Jelas enggak ada sedikit pun dibenak kita go public, kan kita punya uang. Equity kita kan Rp 880 triliun, emang itu kurang besar? Itu sangat besar sekali, cukup biayai ini semuanya," tandasnya. (mca/mca)