Tak Jalankan BBM Satu Harga, Izin Penyaluran AKR Terancam Dicabut

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan mengimbau kepada seluruh badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia agar ikut mendukung program BBM Satu Harga yang digalakkan oleh pemerintah.

Secara khusus, Jonan meminta AKR Corporindo segera menjalankan BBM Satu Harga. Ia mengungkapkan, jika program tersebut belum dijalankan, maka izin penyaluran BBM perusahaan tersebut akan dicabut.

Sebaliknya, jika sudah menerapkan program BBM Satu Harga, maka AKR diberikan izin untuk membuka SPBU ataupun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) di tempat lain.

"Tadi pagi saya panggil pemiliknya AKR, saya kasih tahu harus juga ikut program pemerintah BBM Satu Harga. Apabila tersedia, boleh buat SPBU atau SPBG di tempat lain, saya oke," katanya beberapa waktu lalu saat melantik 5 pejabat Eselon 2 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/6/2017).

"Kalau mau, supaya biayanya cross subsidi ya. Tapi kalau enggak ikut, saya keluarkan dari program penyaluran solar dan premium RON 88. Jadi tolong diterapkan," sambungnya.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) sendiri bersama dengan PT Pertamina (Persero) diberikan pemerintah kuota untuk menjual BBM subsidi sebanyak 16,6 juta kiloliter (kl).

Dari total tersebut, AKR mendapat jatah sebesar 300.000 kl untuk jenis minyak solar dan Pertamina mendapatkan jatah sebesar 16,3 juta kl yang terdiri atas minyak tanah (kerosene) 610.000 dan minyak solar 15,7 juta kl.

Pemerintah sendiri menyalurkan BBM satu harga di 22 lokasi pada tahun 2017. Kemudian prioritas lokasi bertambah pada 2018 menjadi 45 lokasi dan bertambah lagi 29 lokasi lagi di 2019. (mca/mca)