Jonan Minta Anggaran Rp 6,5 T Tahun Depan, Buat Apa Saja?

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Komisi VII DPR RI malam ini melaksanakan rapat kerja untuk membahas asumsi-asumsi makro sektor ESDM dan anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2018 yang sedang disusun.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 9 Mei 2017, Kementerian ESDM mendapatkan pagu indikatif 2018 sebesar Rp 6,527 triliun.

Jonan mengusulkan anggaran ditambah Rp 19,38 miliar dari PNBP pada BPSDM, sehingga usulan pagu anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 6,546 triliun.

Dari anggaran sebesar Rp 6,546 triliun itu, 42% atau Rp 2,72 triliun akan dialokasikan untuk belanja publik fisik. 39% alias Rp 2,547 triliun untuk belanja aparatur, dan sisanya Rp 19% atau Rp 1,248 triliun untuk belanja publik non fisik.

"Kita perbanyak Belanja Publik Fisik agar manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Misalnya pembangunan jaringan gas, pembagian konverter kit untuk nelayan, pembangunan PLTS, pembagian lampu tenaga surya, dan sebagainya," kata Jonan dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Adapun belanja aparatur adalah untuk pembayaran gaji dan operasional perkantoran Kementerian ESDM. Sedangkan Belanja Publik Non Fisik ialah untuk ekspose media, rekonsiliasi data, dan penyusunan peraturan perundangan.

Bila dibagi-bagi per sub sektor, Ditjen Migas mendapat alokasi paling besar dari anggaran Kementerian ESDM, yakni Rp 1,849 triliun. Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyusul dengan porsi sebesar Rp 1,28 triliun.

Anggaran Ditjen Migas akan digunakan untuk sejumlah program seperti pelaksanaan subsidi tepat sasaran LPG tabung 3 kg, pembangunan pipa transmisi jaringan gas sepanjang 27 km, pengadaan dan pemasangan konverter kit ke 1.800 unit kendaraan, pengadaan dan pemasangan konverter kit untuk nelayan sebanyak 9.538 unit, hingga program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg sebanyak 100.150 paket.

Sedangkan Ditjen EBTKE akan menjalankan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di daerah-daerah terpencil, pembagian lampu tenaga surya ke desa-desa yang belum berlistrik, hingga pembuatan roadmap pembangkit listrik tenaga nuklir.

Asumsi Makro Sektor ESDM

Rapat kerja juga menyetujui sejumlah asumsi makro yang diusulkan Kementerian ESDM untuk dimasukan dalam RAPBN 2018. Berikut rinciannya:

ICP US$ 45-50/barel
Lifting minyak 771.000 - 815.000 barel per hari (bph)
Lifting gas 1,194 juta - 1,235 juta barel oil equivalent per day (boepd)
Volume minyak solar subsidi 14,85 juta KL - 15,62 juta KL
Volume minyak tanah 0,59 juta KL - 0,64 juta KL
Volume LPG 3 kg 6,952 juta Metrik Ton (MT) - 7,004 juta MT
Subsidi Tetap Minyak Solar Rp 500 - 1.000/liter
Subsidi Listrik Rp 52,66 triliun - 56,7 triliun (mca/mkj)