Follow detikFinance
Rabu 14 Jun 2017, 12:41 WIB

Kebut Proyek Kilang, Pertamina Bersedia Kurangi Porsi Saham

Michael Agustinus - detikFinance
Kebut Proyek Kilang, Pertamina Bersedia Kurangi Porsi Saham Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Proyek-proyek modifikasi dan pembangunan kilang minyak yang dijalankan PT Pertamina (Persero) terkendala masalah pendanaan. Kemampuan finansial Pertamina ternyata tak cukup kuat untuk menyelesaikan semua proyek kilang sesuai target sebelum 2023.

Saat ini Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.

Tiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih sebesar US$ 5 miliar atau Rp 65 triliun, sedangkan 1 proyek GRR nilainya sekitar US$ 12,5 miliar alias Rp 162,5 triliun. Artinya semua proyek itu memakan biaya US$ 45 miliar atau Rp 585 triliun.

Pertamina ingin mengulur target, tiap proyek mundur 1-3 tahun supaya beban keuangan tak terlalu berat. Tetapi rencana ini tak direstui pemerintah. Proyek kilang amat penting untuk menekan impor BBM, memperkuat kedaulatan energi nasional, maka harus selesai secepatnya.

Salah satu opsi solusi yang dikaji pemerintah adalah mengurangi porsi kepemilikan Pertamina di proyek-proyek kilang. Dengan begitu, proyek bisa diselesaikan sesuai jadwal tanpa mengganggu keuangan Pertamina. Sebab, sebagian besar modal ditanggung oleh swasta yang menjadi mitra strategis Pertamina dalam proyek kilang.

Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik, menyatakan pihaknya tak keberatan bila porsi saham Pertamina dipangkas. Toh, kilang dibangun di Indonesia, tak bisa dibawa ke mana-mana meski mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan asing.

"Bisa saja (porsi Pertamina dikurangi), komposisi saham enggak masalah sepanjang bangun kilangnya di sini," kata Massa, saat ditemui di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Tetapi untuk proyek RDMP Cilacap dan GRR Tuban, Pertamina tetap akan menjadi mayoritas. Pembagian kepemilikan sudah ditetapkan dalam perjanjian pembentukan Joint Venture (JV) dengan partner. Di RDMP Cilacap, Pertamina memegang 55% saham dan Saudi Aramco 45%. Lalu di GRR Tuban Pertamina 55% dan Rosneft 45%.

"Yang sudah pasti dan tertulis, kita ngambil 55% dengan Rosneft, 55% juga dengan Aramco. Kita sudah komit seperti itu. Kalau pun nanti ada perubahan, harus kesepakatan kedua belah pihak," paparnya.

Untuk proyek-proyek yang belum berjalan sama sekali, misalnya RDMP Dumai dan RDMP Balongan, bisa saja Pertamina tak mengambil mayoritas saham. Sementara di GRR Bontang yang sekarang masih tender, Pertamina sudah menyatakan hanya akan memiliki sekitar 5% saja. "Nanti kita lihat, semua lagi dievaluasi," ucap Massa.

Selain masalah porsi saham, Pertamina juga ingin memangkas kewajiban menyerap BBM hasil produksi kilang-kilang yang dikerjakan bersama mitra.

Misalnya di GRR Tuban yang nantinya bakal memproduksi BBM sampai 300.000 barel per hari (bph), Pertamina ingin pihaknya hanya menyerap 55% produksi alias 165.000 bph saja, sisanya diserap Rosneft.

Jumlah yang harus diserap disesuaikan dengan porsi saham. Pertamina enggan menjadi off taker 100% hasil produksi BBM dari Kilang Tuban. "Sebenarnya persoalannya off take. Ini yang lagi kita bicarakan," tutup Massa. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed