Untuk tarif listrik non subsidi, pemerintah malahan mendorong agar PLN terus melakukan efisiensi sehingga tarif bisa makin turun. Caranya dengan menggunakan bahan-bahan bakar yang efisien untuk sumber energi listrik, membangun jaringan listrik yang andal, dan sebagainya.
"Komitmen pemerintah dan PLN, sampai akhir tahun tidak ada kenaikan tarif, malah per 3 bulan tarif untuk mayoritas golongan (pelanggan listrik PLN) bisa turun. Kita usahakan semaksimal mungkin. Efisiensi PLN makin baik, tarif jual harus makin turun," kata Jonan saat ditemui di P2B Gandul, Jakarta, Kamis (15/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang dianggap sudah tidak miskin dan tidak perlu disubsidi, dicabut pelan-pelan sampai April lalu. Kira-kira hampir 19 juta pelanggan," ujarnya.
Pemerintah ingin subsidi tepat sasaran agar berkeadilan. Saat ini masih ada 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum berlistrik, lalu infrastruktur kelistrikan di sekitar 10.000 desa masih belum memadai.
Daripada dana triliunan rupiah dipakai untuk mensubsidi orang-orang yang sudah mampu, lebih baik untuk membangun pembangkit dan jaringan listrik di desa-desa tertinggal, terluar, terpencil.
"Kalau enggak masuk kelompok miskin, sebaiknya subsidi digunakan untuk pembangunan listrik di seluruh Indonesia. Masih banyak desa, ada 2.500 desa belum ada listriknya. Ada 10.000 desa lagi yang listrik ala kadarnya. Uangnya untuk itu, ini yang coba kita penuhi sampai 2019," tukasnya.
"Sebelum subsidi dihapus, (19 juta pelanggan mampu 900 VA) bayar listrik per bulan Rp 80 ribu-an sekarang jadi Rp 170 ribu-an. Memberatkan enggak? Beli pulsa saja sebulan berapa? Lebih baik dipakai untuk saudara-saudara kita yang belum berlistrik daerahnya," tutupnya. (mca/ang)