Follow detikFinance
Jumat 16 Jun 2017, 16:21 WIB

Penjelasan Arcandra Soal Molornya Proyek Kilang Pertamina

Michael Agustinus - detikFinance
Penjelasan Arcandra Soal Molornya Proyek Kilang Pertamina Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Proyek-proyek modifikasi dan pembangunan kilang minyak yang dijalankan PT Pertamina (Persero) terkendala masalah pendanaan. Kemampuan finansial Pertamina ternyata tak cukup kuat untuk menyelesaikan semua proyek kilang sesuai target sebelum 2023.

Saat ini Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.

Tiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih sebesar US$ 5 miliar atau Rp 65 triliun, sedangkan 1 proyek GRR nilainya sekitar US$ 12,5 miliar alias Rp 162,5 triliun. Artinya semua proyek itu memakan biaya US$ 45 miliar atau Rp 585 triliun.

Pertamina ingin mengulur target, tiap proyek mundur 1-3 tahun supaya beban keuangan tak terlalu berat.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menjelaskan bahwa rasio utang Pertamina terhadap EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) alias pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi tak boleh lebih dari 3,5%.

Proyek RDMP dan GRR yang dikebut dalam waktu bersamaan akan membuat rasio utang terhadap EBITDA Pertamina melampaui 3,5%.

"Pertamina itu rasio utang terhadap EBITDA tidak boleh lebih dari 3,5%. Sekarang bangun kilang, masuk proyek kilang lain, naik utangnya. Ada satu masa rasio utangnya terhadap EBITDA akan lebih dari 3,5%," ujar Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Rasio utang terhadap EBITDA akan cepat melambung karena Pertamina diharuskan menggunakan standar akuntansi ISAK 8 menurut aturan yang berlaku. ISAK 8 mencatat seluruh utang untuk proyek kilang, termasuk yang ditanggung oleh partner strategis, sebagai utang Pertamina.

Sebab, 100% hasil produksi kilang akan diserap Pertamina, jadi seluruh utang untuk pembangunan kilang dianggap sebagai utang Pertamina di laporan keuangan. Padahal kenyataannya tidak demikian.

"Kenapa utangnya cepat naik? Karena pakai standar akuntansi ISAK 8. Bangun kilang, pakai JV, menurut ISAK 8 utang semuanya dicatat sebagai utang Pertamina," Arcandra menjelaskan.

Misalnya di proyek GRR Tuban, Pertamina memegang 55% saham dan Rosneft 45%. Tapi karena Pertamina adalah off taker 100% produksi BBM dari Kilang Tuban nantinya, semua utang dicatat sebagai utang Pertamina dalam laporan keuangan, bukan 55% utang Pertamina dan 45% utang Rosneft.

"Misalnya investor asing 55%, Pertamina 45%, utangnya 100% dicatat sebagai utang Pertamina. Harus dicari solusinya bagaimana agar tidak seperti ini," ia menerangkan.

Kata Arcandra, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar aturan direvisi, Pertamina dikecualikan dari penggunaan ISAK 8 seperti halnya PLN. Dengan cara itu, laporan keuangan Pertamina tak akan merah meski mengerjakan beberapa proyek kilang secara bersamaan.

"Kita mau investasi masuk, tapi penampungnya kecil. Dulu PLN minta dikecualikan, tidak pakai ISAK 8. PLN tetap bisa dapat utang dari berbagai pihak. Presiden minta tolong diselesaikan dengan cara PLN," tutupnya. (mca/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed