Pasalnya, saat ini TKDN pembangkit-pembangkit yang dimiliki oleh PLN kini masih berkisar di angka 32%, masih kurang dari batas yang ditetapkan oleh standar TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 40%. Artinya, saat ini, dari satu unit pembangkit utuh, hanya 32% komponen saja yang dipenuhi dari produk dalam negeri.
"Kita diminta Pak Luhut menyusun roadmap TKDN untuk equipment apa peralatan apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian tahapannya, supaya sampai ke situ bagaimana," kata Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (19/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari data terakhir kalau dilihat per negara, dari (proyek) 35.000 MW yang sudah disusun, 47,5% itu dari Jepang. Jadi ada dari Jepang, Eropa, China. Ini yang harus kita buat tahapannya supaya betul-betul siap karena kan potensinya besar, pasarnya ada," ungkapnya.
Dalam perencanaan ini sendiri, Kementerian Koordinator Kemaritiman akan memfasilitasi sementara PLN berkoordinasi dengan BPPT, Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian hingga perbankan agar tujuan tersebut tercapai.
Meski baru pada tahap pembentukan tim koordinasi untuk menyusun roadmap menuju TKDN yang diinginkan, Nicken menjelaskan, perseroan akan terus meningkatkan TKDN mulai dari pembangkit skala kecil hingga yang berkapasitas besar.
"Dari target 40% kalau pembangkit belum ya. Masih di bawah itu. Makanya ini perlu didetailkan. Kan minimalnya 40%. Itu harus kita capai. Kalau yang kecil (pembangkit), kita sudah lebih tinggi lah. Tapi kan kita perlu tingkatkan terus ke yang super critical. Jadi tadi baru diminta membentuk tim," pungkasnya. (dna/dna)











































