Pengguna Naik 2 Kali Lipat, Jonan Sebut Subsidi Elpiji Bisa Membengkak

Jakarta - Pemerintah kabinet kerja tengah menyusun revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian pemerintah terhadap perkembangan perekonomian baik dalam negeri maupun global.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah terkait subsidi energi yang pada 2017 dianggarkan sebesar Rp 77,3 triliun, khususnya pada subsidi elpiji 3 kilogram (kg).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, terdapat peningkatan jumlah yang cukup penerima subsidi elpiji dari jumlah yang ditetapkan pada APBN 2017.

"Yang saya kira naik besar ini bisa elpiji karena penggunanya dari estimasi 23 juta rumah tangga menjadi 40 juta. Itu saja yang akan kita cek," kata Jonan di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Dalam APBN 2017, subsidi elpiji 3kg ditetapkan sebesar Rp 20 triliun yang akan digunakan untuk 26 juta rumah tangga tepat sasaran dan 2,3 juta usaha mikro.

Jonan menyebutkan, salah satu upaya agar tepat sasaran dalam memberikan subsidi elpiji 3kg ini salah satunya dengan penyerahan subsidi melalui kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun, program integrasi ini berlaku pada 2018. "Makanya elpiji harusnya pake KKS, kartu keluarga sejahtera, elpiji yang 3 Kg," jelas dia.

Sedangkan untuk subsidi BBM, Jonan menyebutkan, dari total anggaran yang telah ditetapkan jika dalam hitungannya melebihi anggaran maka akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).

Rincian subsidi BBM pada APBN 2017 menyatu bersama dengan anggaran subsidi elpiji 3kg yang totalnya Rp 32,3 triliun, jika dipisahkan maka subsidi BBM tertentu sebesar Rp 12,3 triliun.

"Ya memang apa sebelumnya di tanggung negara, enggak kan. Loh kan kalau BBM yang disubdisi hanya solar Rp 500 per liter," jelas dia.

Di tempat yang berbeda, Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan melakukan audit kenaikkan jumlah rumah tangga yang menikmati subsidi elpiji 3kg. "Ya sudah, nanti kita akan hitung dengan BPKP untuk berapa yang harus dibayarkan," kata dia. (mkj/mkj)