Follow detikFinance
Selasa 04 Jul 2017, 19:35 WIB

Sri Mulyani Beberkan 4 Hal Penting Pembahasan Kontrak Freeport

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani Beberkan 4 Hal Penting Pembahasan Kontrak Freeport Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Eksistensi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Indonesia masih dalam perdebatan panjang. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan diskusi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat terkait dengan perpanjangan izin usaha.

Pemerintah membahas kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia menggali emas di Papua. Pembahasan dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pertemuan para menteri ini berlangsung di Kementerian Keuangan, Selasa pagi (4/7/2017)

"Kita melakukan koordinasi antar para menteri yang memiliki relevansi di dalam renegosiasi dengan Freeport. Selama ini dikoordinasikan dengan menteri ESDM," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Pusat Pajak, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan, dalam perundingan dengan Freeport terdapat empat hal penting, yaitu apakah ada perpanjangan kontrak, pembangunan smelter, divestasi saham, dan faktor fiskal rezim atau penerimaan negara.

"Kita lakukan koordinasi diantara para menteri untuk menyamakan seluruh informasi yang kita semua kumpulkan, tim teknis di bawah kepemimpinan Pak Jonan sudah melakukan pertemuan yang cukup dalam dan intensif untuk melihat apa satu paket perundingan yang akan kita sampaikan ke Freeport sehingga bisa dapatkan manfaat paling maksimal dalam kontrak jangka ke depan," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia memastikan, empat materi tersebut masih dalam tahap diskusi dan tim teknis perundingan akan melakukan finalisasi. Untuk saat ini, para menteri yang melakukan rapat koordinasi di Kementerian Keuangan ini telah mendapat informasi yang relatif sama.

"Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, karena ini enggak bisa dibuat informasi sepenggal-sepenggal, karena ini nanti akan sulit bagi kami untuk memformulasikan secara penuh, namun di UU secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti menghendaki adanya suatu prevailing law yang berarti kita akan hitung berdasarkan kewajiban perpajakan berbasis pada UU perpajakan saat ini. Nanti kita akan lihat apa yang bisa kita diskusikan di dalam level perundingan," pungkas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Freeport bersedia beralih dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai perintah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, Freeport juga meminta perpanjangan kontrak hingga 2041, setelah masa kontrak karya berakhir di 2021 nanti. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed