Pertamina Diminta Kembalikan Blok East Kalimantan ke Pemerintah

Jakarta - Delapan blok terminasi yang habis kontraknya pada 2018 telah diserahkan pemerintah pada PT Pertamina (Persero). Kontrak perusahaan-perusahaan migas asing di 8 blok itu tak diperpanjang, selanjutnya Pertamina yang mengelolanya.

Kedelapan blok itu adalah Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok South East Sumatera (SES), Blok NSO, Blok B, Blok Tengah, dan Blok East Kalimantan.

Tetapi dari 8 blok itu, ada 1 blok yang dinilai Pertamina kurang ekonomis, yaitu Blok East Kalimantan. Pertamina meminta waktu tambahan untuk mengevaluasi lebih lanjut Blok East Kalimantan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menyatakan pemerintah tidak akan memberi waktu tambahan. Pertamina diminta mengembalikan saja Blok East Kalimantan ke pemerintah, penugasan dicabut.

"Jadi untuk yang East Kalimantan, kita menyarankan kalau seandainya tidak ekonomis, langsung dikembalikan ke pemerintah, karena ini waktunya sempit ya. Kita akan cepat lelang bagi yang berminat," kata Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Setelah Pertamina mengembalikannya, pemerintah akan segera melelang Blok East Kalimantan untuk mendapatkan kontraktor baru. "Untuk East kalimantan, kalau enggak ekonomis ya dikembalikan pemerintah, nanti pemerintah melelang," ujar Arcandra.

Tahun 2018 segera tiba, kontrak Chevron Indonesia Company di Blok East Kalimantan habis sebentar lagi. Pemerintah harus bergerak cepat mencari kontraktor baru, waktunya sempit. Kalau Pertamina tak berminat, lebih baik langsung dikembalikan saja, tak usah meminta waktu tambahan untuk evaluasi.

"Kita menyarankan langsung saja, jadi black and white, sehingga kita ke depannya punya rencana lebih matang. Enggak usah menunggu September," tegasnya.

Seperti diketahui, Blok East Kalimantan dinilai kurang ekonomis karena Pertamina diminta menanggung dana Abandonment and Site Restoration (ASR). Pertamina sebagai calon kontraktor pengganti Chevron di sana keberatan bila dana ASR dibebankan pada mereka nantinya.

Menurut hitungan Pertamina, pengelolaan Blok East Kalimantan jadi kurang ekonomis kalau mereka harus membayar dana ASR untuk rehabilitasi lahan tambang. (mca/wdl)