Jonan Minta Tarif Listrik Turun, Apa Langkah PLN?

Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, kembali menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik sampai akhir tahun ini, baik subsidi maupun non subsidi. Ini mempertimbangkan berbagai hal, seperti daya beli masyarakat dan efisiensi PLN.

Bahkan, Jonan meminta PLN berupaya menurunkan tarif listrik tiap 3 bulan sekali. Penurunan tarif listrik akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk pelanggan industri misalnya, biaya listrik yang lebih efisien tentu meningkatkan daya saing.

Jonan ingin rata-rata tarif listrik industri yang sekarang Rp 1.100/kWh bisa turun menjadi Rp 800-900/kWh dalam 3 tahun. Demikian juga tarif listrik rumah tangga, Jonan berharap PLN bisa menurunkannya perlahan-lahan dalam 2 tahun ke depan.

Untuk mewujudkan hal itu, PLN menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi supaya biaya pokok penyediaan (BPP) listrik turun, dan ujung-ujungnya tarif listrik bisa lebih murah. Misalnya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM)

"Kami melakukan efisiensi, pembangkit-pembangkit yang enggak ekonomis diganti, PLTD-PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) diganti, kami konversi ke batu bara dan sumber energi lain yang lebih murah," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, kepada detikFinance, Kamis (6/7/2017).

PLN berupaya menurunkan BPP listrik melalui pembuatan kontrak-kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) yang lebih adil. "Bila perlu kami renegosiasi perjanjian-perjanjian dengan IPP (Independent Power Producer). Misalnya Availability Factor kami ubah, kan itu mengurangi risiko Take or Pay," ujarnya.

Selain itu, penjualan listrik ditingkatkan agar tak banyak listrik yang terbuang percuma. "Kami mengoptimalkan penjualan reserve margin di beberapa daerah. Dengan begitu, rasio antara pendatan dengan biaya operasi lebih ringan," tukasnya.

Di luar upaya-upaya yang dilakukan PLN sendiri, Made juga meminta dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah agar tarif listrik makin terjangkau untuk masyarakat.

"Kami berharap ada regulasi agar BPP wajar. Misalnya harga energi primer jangan dibuat tinggi-tinggi. Kurs mata uang harus dijaga karena berdampak ke tarif listrik," tutupnya. (mca/wdl)