Follow detikFinance
Jumat 07 Jul 2017, 17:58 WIB

Proyek Kilang Pertamina Terkendala Uang, Apa Solusinya?

Michael Agustinus - detikFinance
Proyek Kilang Pertamina Terkendala Uang, Apa Solusinya? Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Proyek-proyek modifikasi dan pembangunan kilang minyak yang dijalankan PT Pertamina (Persero) terkendala masalah keuangan. Kemampuan finansial Pertamina tak cukup kuat menyelesaikan semua proyek kilang sesuai target sebelum 2023.

Saat ini Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.

Tiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih sebesar US$ 5 miliar atau Rp 65 triliun, sedangkan 1 proyek GRR nilainya sekitar US$ 12,5 miliar alias Rp 162,5 triliun. Artinya semua proyek itu memakan biaya US$ 45 miliar atau Rp 585 triliun.

Pertamina ingin mengulur target, tiap proyek mundur 1-3 tahun supaya beban keuangan tak terlalu berat. Sebab, rasio utang Pertamina terhadap EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) alias pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi tak boleh lebih dari 3,5%.

Proyek RDMP dan GRR yang dikebut dalam waktu bersamaan akan membuat rasio utang terhadap EBITDA Pertamina melampaui 3,5%.

Rasio utang terhadap EBITDA akan cepat melambung, karena Pertamina diharuskan menggunakan standar akuntansi ISAK 8 menurut aturan yang berlaku. ISAK 8 mencatat seluruh utang untuk proyek kilang, termasuk yang ditanggung oleh partner strategis, sebagai utang Pertamina.

Sebab, 100% hasil produksi kilang akan diserap Pertamina, jadi seluruh utang untuk pembangunan kilang dianggap sebagai utang Pertamina di laporan keuangan, meski kenyataannya tidak demikian.

Misalnya di proyek GRR Tuban, Pertamina membentuk Joint Venture (JV) dan memegang 55% saham, Rosneft sebagai partner strategis punya 45%. Tapi karena Pertamina adalah off taker 100% produksi BBM dari Kilang Tuban nantinya, semua utang dicatat sebagai utang Pertamina dalam laporan keuangan, bukan 55% utang Pertamina dan 45% utang Rosneft.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar aturan direvisi, Pertamina dikecualikan dari penggunaan ISAK 8 seperti halnya PLN. Dengan cara itu, laporan keuangan Pertamina tak akan merah meski mengerjakan beberapa proyek kilang secara bersamaan.

Namun, solusi ini bukan tanpa risiko. ISAK 8 sudah diakui sebagai standar akuntansi internasional. Kalau Pertamina tak menggunakan ISAK 8, pencatatan keuangannya hanya memenuhi standar nasional saja, mungkin jadi lebih sulit untuk memperoleh utang dari luar negeri.

Tapi berkaca dari PLN yang tidak menggunakan ISAK 8, toh nyatanya BUMN kelistrikan itu masih bisa memperoleh utang triliunan rupiah dari bank dan lembaga keuangan asing. Jadi mestinya buat Pertamina pun tak masalah.

"Pertanyaannya, apakah bisa untuk kreditur asing? PLN masih bisa dapat utang dari kreditur asing," kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dalam sarasehan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Masih ada 1 opsi solusi lagi yang dapat dilakukan tanpa mengganti standar akuntansi ISAK 8, yaitu dengan mengurangi kewajiban Pertamina menyerap (off take) hasil produksi kilang. Sekarang semua utang proyek kilang (100%) dicatat sebagai karena Pertamina off taker 100% BBM dari kilang yang sedang dibangun.

Ada wacana kewajiban serap Pertamina disesuaikan dengan porsi saham, jadi 55% di RDMP Cilacap dan 55% di GRR Tuban. Dengan begitu, hanya 55% utang di 2 proyek itu saja yang tercatat sebagai utang Pertamina, rasio utang terhadap EBITDA bisa di bawah 3,5%.

Pertamina cukup membuat marketing agreement saja dengan partner-partner strategisnya untuk memasarkan seluruh BBM yang diproduksi kilang. Jadi seluruh hasil produksi kilang bisa tetap diamankan untuk kebutuhan dalam negeri meski Pertamina bukan off taker-nya.

Namun, Pertamina tentu harus berunding dulu dengan Saudi Aramco dan Rosneft kalau mau menurunkan kewajiban off take-nya. Sedangkan perjanjian sudah disepakati. Negosiasi dengan mitra strategis bisa makan waktu lama, dan belum tentu disetujui.

Kesimpulannya, opsi mengurangi kewajiban serap dan membuat marketing agreement ini tak mudah dijalankan. Kurang praktis dibanding opsi pertama, yaitu mengganti saja standar akuntansi ISAK 8.

"Kesulitan kita, untuk RDMP Cilacap dan GRR Tuban itu sudah ada agreement-nya, mau enggak dia (mitra strategis Pertamina) dibikin seperti itu? Ini tantangannya," Arcandra menjelaskan.

Sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah, kebijakan mana yang akan diambil sebagai solusi belum jelas. "Masih sedang dibahas," tutupnya. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed