.webp)
Salah satu penyebabnya, ternyata ada 2,44 juta pelanggan 900 VA yang layak disubsidi tapi tidak masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data TNP2K hanya menyebut 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA saja yang layak disubsidi.
Setelah dilakukan pengecekan lapangan, ternyata yang layak disubsidi ada 6,54 juta pelanggan, bukan hanya 4,1 juta saja. Artinya, ada tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA yang harus disubsidi. Butuh tambahan dana Rp 1,7 triliun untuk menyubsidi 2,4 juta pelanggan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andy mengatakan, banyak masyarakat miskin yang salah menjawab ketika disurvei TNP2K. Akibatnya, mereka tidak terdata sebagai pelanggan 900 VA yang layak disubsidi.
"TNP2K mengakui sendiri, akurasi datanya 85%. Pada saat pencacahan, yang disurvei banyak yang enggak ngerti 900 VA atau 450 VA, atau langganan yang mana," ucapnya.
Di samping dari hasil pengecekan PLN dan Kementerian ESDM, tambahan pelanggan 900 VA yang layak disubsidi juga datang dari mekanisme pengaduan keberatan.
Ada 63.000 pelanggan yang mengadukan keberatan, sekitar 40.000 di antaranya sudah diverifikasi dan terbukti layak mendapat subsidi. "Dari pengaduan yang masuk ada 63.000," papar Andy.
Program listrik desa juga menambah pelanggan yang harus disubsidi. Masyarakat di desa-desa terpencil yang baru dapat listrik dari PLN umumnya tak mampu, berhak mendapat subsidi.
"Itu ada tambahan baru dengan kita pasang listrik desa, karena mereka masuk golongan layak dapat subsidi, kita masukan," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN, Nicke Widyawati. (mca/ang)
