Program BBM Satu Harga akan Dijalankan di 158 Daerah Terpencil

Talaud - Program BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2016 lalu ditargetkan dapat terlaksana di 158 daerah terpencil sampai dengan tahun 2019.

Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja yang ditemui usai peresmian SPBU Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, mengatakan sejauh ini Pertamina sudah membangun 21 SPBU di daerah-daerah pulau terluar dan tertinggal, seperti Kepulauan Talaud, Wamena di Papua, dan Krayan di Kalimantan Utara.

Dengan adanya Program BBM Satu Harga, sekarang penduduk di daerah-daerah terpencil itu bisa memperoleh premium seharga Rp 6.450/liter dan solar Rp 5.150/liter, sama dengan di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya. Tadinya, harga BBM di daerah-daerah terpencil itu mencapai puluahn ribu rupiah per liter.

Rencananya, tahun 2017 ini Ditjen Migas bekerjasama dengan Pertamina akan membangun 58 SPBU di daerah terpencil dengan melibatkan investor lokal.

"Meskipun baru 21 SPBU BBM Satu Harga yang rampung dari target 158 selesai di tahun 2019, Ditjen Migas kembali menerima 90 permintaan pembangunan SPBU dari 90 pemerintah daerah di 25 propinsi," ujar Wiratmaja di SPBU Melonguane, Sabtu (21/7/2017).

Menurut Wiratmaja, permintaan SPBU Satu Harga dari 90 Pemda nantinya akan disurvei dan akan diprioritaskan dibangun dengan prioritas daerah pulau terluar, tanpa harus menunggu program pembangunan 158 SPBU rampung.

Wiratmaja menambahkan, dalam membangun SPBU BBM Satu Harga, Pertamina sebenarnya 'nombok' karena biaya distribusi BBM ke daerah terpencil sangat mahal. Misalnya biaya mendistribusikan BBM ke Wamena sebesar Rp 33 ribu per liter dan ke Krayan sebesar Rp 40 ribu per liter.

"Semua SPBU BBM Satu Harga ini akan diawasi aparat kepolisian untuk mencegah penyelundupan BBM atau SPBU menjual ke pengecer sehingga warga membeli BBM dengan harga mahal," pungkas Wiratmaja. (mca/mca)