Arcandra: 'Badan Usaha Khusus' Migas Masih Dibahas dengan DPR

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terancam dibubarkan.

Sebab, dalam draft Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang diserahkan ke Komisi VII DPR RI ke Baleg DPR RI, SKK Migas dan BPH Migas akan dilebur dengan PT Pertamina (Persero) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Baca juga: SKK Migas dan BPH Migas Terancam Dibubarkan

RUU Migas ini sudah mulai dibahas oleh DPR dengan pemerintah, tapi masih tahap awal. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan pemerintah belum bisa menyatakan setuju atau tidak soal BUK Migas ini. Masih perlu dibicarakan lebih mendalam lagi dengan DPR.

"Kami dengan DPR sudah mulai membahas. Kami bicarakan dulu dengan DPR," kata Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Sebelumnya pada 1 November 2016 lalu, Arcandra pernah menyatakan bahwa UU Migas yang baru harus memperkuat National Oil Company (NOC) alias BUMN perminyakan. Ada kemungkinan SKK Migas akan menjadi unit di bawah Pertamina.

Baca juga: Apakah SKK Migas dan BPH Migas Masih Dibutuhkan?

"Koridor kita, bagaimana di rancangan UU Migas nantinya memperkuat National Oil Company. Apakah nantinya Pertamina dan SKK Migas digabung atau dipisah, masih dalam pembahasan," kata Arcandra 8 bulan lalu.

Dia menambahkan, cadangan migas nasional yang saat ini dikuasakan kepada SKK Migas nantinya akan berpindah ke Pertamina. Cadangan migas nasional akan dijadikan leverage alias aset yang dapat digunakan Pertamina untuk mencari pinjaman.

Dengan begitu, keuangan Pertamina bisa lebih kuat, lebih gesit, bisa berinvestasi untuk melakukan eksplorasi migas, membangun infrastruktur-infrastruktur migas, dan sebagainya.

Penguatan NOC ini, sambungnya, bertujuan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Arcandra ingin Pertamina bisa seperti Saudi Aramco di Arab Saudi, Petrobas di Brasil, atau Petronas di Malaysia. (mca/wdl)