Jumat, 28 Jul 2017 17:40 WIB
Jonan: Bos Freeport Mesti Bertemu Sri Mulyani
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, baru saja kembali dari Houston, Amerika Serikat (AS). Di mana dalam salah satu agendanya bertemu dengan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson.
Pertemuan tersebut, menurut Jonan merupakan hal yang biasa. Jonan memastikan tidak ada pengambilan keputusan, meskipun sekarang pemerintah Indonesia dan Freeport tengah dalam suasana perundingan.
Adkerson, kata Jonan masih perlu untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Freeport perlu memastikan stabilitas investasi jangka panjang, khususnya tentang pajak.
"Saya itu courtesy saja. Nanti dia (Adkerson) yang mesti ke sini ketemu bu Sri Mulyani 2 minggu lagi," ujar Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Dari sisi Kementerian ESDM, Jonan meyakini sudah selesai. Beberapa poin yang tersisa terdapat pada Kementerian Keuangan.
"ESDM sudah selesai. Sudah sudah tinggal nanti dengan bu Sri Mulyani cocokkan gimana agar ini jalan kan mesti 1 paket," terangnya.
Diketahui masa perundingan PT Freeport Indonesia dan pemerintah terus berlanjut sampai Oktober mendatang, untuk menemukan solusi permanen atas 4 permasalahan, mulai dari stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, hingga pembangunan smelter.
(mkj/dna)
Pertemuan tersebut, menurut Jonan merupakan hal yang biasa. Jonan memastikan tidak ada pengambilan keputusan, meskipun sekarang pemerintah Indonesia dan Freeport tengah dalam suasana perundingan.
Adkerson, kata Jonan masih perlu untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Freeport perlu memastikan stabilitas investasi jangka panjang, khususnya tentang pajak.
Dari sisi Kementerian ESDM, Jonan meyakini sudah selesai. Beberapa poin yang tersisa terdapat pada Kementerian Keuangan.
"ESDM sudah selesai. Sudah sudah tinggal nanti dengan bu Sri Mulyani cocokkan gimana agar ini jalan kan mesti 1 paket," terangnya.
Diketahui masa perundingan PT Freeport Indonesia dan pemerintah terus berlanjut sampai Oktober mendatang, untuk menemukan solusi permanen atas 4 permasalahan, mulai dari stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, hingga pembangunan smelter.
(mkj/dna)
