Follow detikFinance
Selasa 01 Aug 2017, 17:48 WIB

Jonan: Perundingan dengan Freeport Sudah Hasilkan 2 Kesepakatan

Michael Agustinus - detikFinance
Jonan: Perundingan dengan Freeport Sudah Hasilkan 2 Kesepakatan Foto: Dok. Kementerian ESDM
Jakarta - Kick off meeting perundingan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah telah dimulai pada 4 Mei 2017 lalu. Freeport dan pemerintah sepakat bernegosiasi selama 8 bulan sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017.

Ada 4 isu yang dibahas dalam perundingan ini, yaitu stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, kelanjutan operasi, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.

Dari 4 isu tersebut, Jonan mengklaim dua isu telah terselesaikan. Dua isu yang dimaksud Jonan adalah soal kelanjutan operasi dan pembangunan smelter.

"Isu-isu yang menjadi bagian di Kementerian ESDM sudah selesai, Masalah bangun smelter dan IUPK sudah selesai," kata Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (1/8/2017).

Jonan mengatakan, Freeport sudah sepakat mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Setelah Freeport nanti mengantongi IUPK yang berlaku sampai 2021, mereka berhak meminta perpanjangan 2 x 10 tahun.

Pemerintah akan memberikan perpanjangan jika Freeport telah memenuhi syarat-syarat yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Freeport juga sudah sepakat akan membangun smelter baru dalam 5 tahun. Rencananya smelter selesai dalam 5 tahun, yaitu tahun 2022. Selama pembangunan smelter berlangsung, Freeport diizinkan mengekspor konsentrat tembaga dengan membayar Bea Keluar (BK).

Pemerintah akan mengecek pembangunan smelter Freeport setiap 6 bulan. Kalau kemajuannya tidak sesuai rencana, atau bahkan mangkrak, pemerintah akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin ekspor konsentrat.

Masalah-masalah yang masih belum selesai dirundingkan adalah stabilitas investasi terkait perpajakan dan divestasi saham. Kedua isu itu bagiannya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Yang belum selesai kan perpajakan, royalti, pajak daerah, tata cara divestasi, itu di Menkeu," tutup Jonan. (mca/wdl)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +