Follow detikFinance
Senin 07 Aug 2017, 17:43 WIB

Freeport Minta Perjanjian Soal Stabilitas Investasi, Ini Kata ESDM

Michael Agustinus - detikFinance
Freeport Minta Perjanjian Soal Stabilitas Investasi, Ini Kata ESDM Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Ada 4 isu yang dibahas dalam perundingan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah dari 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017, yaitu stabilitas investasi, kelanjutan operasi pasca 2021, pembangunan smelter, dan divestasi saham. Dari keempat isu itu, masalah stabilitas investasi adalah poin yang amat penting bagi Freeport.

Agar investasi jangka panjangnya yang mencapai US$ 15 miliar hingga 2041 dapat terjamin, Freeport menginginkan adanya perjanjian tertulis soal stabilitas fiskal dan hukum yang kekuatannya setara dengan Kontrak Karya (KK).

Sebab, perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini membutuhkan kepastian. Perjanjian tertulis semacam KK akan mengikat pemerintah dan Freeport, tidak boleh ada peraturan-peraturan baru yang membebani Freeport atau pemerintah di kemudian hari.

Tapi pemerintah tidak bisa memberikan perjanjian tertulis seperti itu. Sebab, sistem hukum Indonesia tidak memungkinkannya.

"Namanya negosiasi tentu saja ada permintaan dan lalu kita evaluasi. Dalam konteks perundingan kami pemerintah dan Freeport, Freeport memang mengajukan satu usulan, format ada stabilitas investasi di dalam satu perjanjian antara pemerintah dengan Freeport. Tapi itu kan tidak dikenal di dalam sistem atau rezim hukum kita," kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Meski demikian, Teguh menambahkan, bukan berarti pemerintah tidak bisa memberikan jaminan stabilitas investasi kepada Freeport. Pemerintah bisa memberikan jaminan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), bukan perjanjian kontrak.

Saat ini sedang disiapkan PP untuk menjamin investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tujuannya supaya perusahaan tambang pemegang IUPK tak perlu khawatir mengalami kerugian akibat adanya pajak-pajak baru yang dibebankan di kemudian hari.

PP ini akan mengatur pajak apa saja yang boleh dipungut pemerintah pusat dan pajak apa saja yang boleh dipungut pemerintah daerah (pemda).

Dalam PP tersebut ditetapkan batasan yang jelas, pajak apa saja yang boleh dikenakan pada perusahaan tambang pemegang IUPK. Dengan begitu, ada pedoman yang jelas untuk aturan pajak baru dari pusat maupun daerah yang keluar di kemudian hari, pemerintah tak bisa semena-mena membebankan pajak baru pada pemegang IUPK.

"Kita sudah sampaikan pada Freeport bahwa untuk stabilitas investasi dituangkan dalam produk hukum itu namanya Peraturan Pemerintah. Kami sudah menerima dari Kemenkeu konsep mengenai PP itu sendiri dan sedang kami pelajari," paparnya.

Teguh menerangkan, pemerintah ingin Freeport beralih dari KK ke IUPK. Stabilitas investasi diberikan lewat PP dan aturan turunannya, misalnya Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM).

"Jadi format yang kita sampaikan pada Freeport itu pertama adalah IUPK, kedua adalah PP, ketiga adalah kalau diperlukan beberapa regulasi yang setingkat Permen ESDM. Semua itu di dalam satu konten menuju kepada amnat yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba," tutupnya. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed