SKK Migas Berantas Suap Bisnis Hulu Demi Turunnya Cost Recovery

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini tengah mempersiapkan penerapan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti suap di industri hulu migas.

Sekretaris SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, mengatakan dengan penerapan sistem manajemen anti suap diharapkan akan memberi dampak pada pengembalian biaya operasi (cost recovery) yang akan semakin efisien.

"Tujuan kita adalah bagaimana tidak ada lagi penyuapan di SKK Migas. Sehingga kita mendapatkan tender atau metode pengadaan yang lainnya secara lebih fair dan menjamin harga yang paling fair paling efisien sehingga cost recovery bisa kita kendalikan," ungkap Arief, di Kantor SKK Migas, City Plaza, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Senada dengan Arief, Wakil Kepala SKK Migas menilai, praktik suap seperti halnya penggelembungan biaya (mark up) yang berhasil ditiadakan menurunkan biaya dalam bisnis migas. Sehingga selain akan menciptakan harga yang wajar, biaya bisnis migas yang berhasil ditekan juga akan membuat cost recovery akan turun. Kendati demikian Sukandar mengaku, belum bisa menaksir besaran penurunan cost recovery yang dihasilkan.

"Harapannya suap itu kita tekan, akhirnya cost industri migas turun, enggak ada mark up. Kalau enggak ada mark up harganya harga wajar, biaya di migas akan turun, yang kontraktor klaim untuk cost recovery juga akan turun," ujarnya.

Seperti diketahui cost recovery migas hingga Juli 2017 lalu mencapai US$ 5,87 miliar atau setara dengan Rp 78,26 triliun.

Dengan demikian, SKK Migas akan terus menerus melakukan sosialisasi kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan vendor, agar pada awal 2018 mendatang, agar sistem tersebut dapat dinyatakan siap untuk diterapkan. Sehingga dapat segera memberi dampak yang positif bagi industri hulu migas. (wdl/wdl)