Lanjutkan Instruksi Jokowi, Kemenperin Siapkan Regulasi Mobil Listrik

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan regulasi untuk mobil listrik. Hal ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah tengah berupaya untuk mendorong agar mobil berbasis listrik pada 2025 mencapai 20%. Oleh karena itu penyusunan regulasi akan terus dikebut agar mobil listrik dapat segera diproduksi.

"Mobil listrik tentu kita dorong, untuk Indonesia kita batasi 20% tahun 2025 berbasis mobil listrik. Rencana diproduksi segera setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan mulai dibahas dan diselesaikan," ungkap Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Sebelum mobil listrik yang sesungguhnya benar-benar hadir di Indonesia, Airlangga mengaku, pemerintah akan lebih dulu memperkenalkan mobil hybrid (BBM dan listrik).

"Dari sekarang sampai 2025 ada mesin berbasis hibrida, tentu ke depan kita lihat berapa besar teknologi itu akan berkembang. Karena teknologi selain mobil listrik yang berkembang ke depan juga teknologi fuel cell, kita juga sambil melihat dan mempelajari pengembangan teknologi selanjutnya," jelasnya.

Nantinya, dalam regulasi akan diatur berbagai macam aturan termasuk stimulus bea masuk dan bea impor yang rencananya akan lebih rendah dari kendaraan otomotif lain.

"Kita akan dorong berbasis pada bea masuknya. Kan dia basisnya kilowatt dan km/liter, jadi targetnya di atas 30 km/liter untuk yang hibrida. Yang listrik akan kita permudah khusus untuk PPNBM, bea masuk maupun bea impor. Kita akan lebih rendah otomotif yang biasa. Dan ini angkanya kita akan bahas segera," jelasnya.

Stimulus bea masuk ini akan berlaku untuk produk maupun komponen mobil listrik. Menurutnya stimulus tersebut dibutuhkan mengingat produsen komponen mobil listrik lokal masih sangat terbatas.

"Jadi dalam bentuk IKD (incomplete knockdown), CKD (complete knockdown), maupun CBU (completely build up). Jadi ada tiga jenis. Di awal berbasis CBU, karena itu untuk prototype dan tes pasar. (Tahap) Kedua, tentu berbasis CKD," terang Airlangga.

Sementara itu, dalam regulasi tersebut akan diatur pula mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dinilainya akan berbeda dengan kendaraan bermotor bermesin biasa.

"Jumlah lokal konten dari industri berbasis listrik itu berbeda dengan motor engine biasa, karena suplier-nya jauh lebih sedikit," ujarnya. (mkj/mkj)