Follow detikFinance
Senin 04 Sep 2017, 09:24 WIB

Pesan Jokowi ke Jonan Hingga Freeport Sepakat Lepas 51% Saham

Hans Henricus BS Aron - detikFinance
Pesan Jokowi ke Jonan Hingga Freeport Sepakat Lepas 51% Saham Tambang Bawah Tanah Freeport. Foto: Istimewa/Puspa Perwitasari
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kedaulatan Indonesia dijaga dalam negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, hal itu dibarengi dengan menjamin iklim investasi.

Permintaan tersebut disampaikan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Proses negosiasi berjalan hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan, yaitu izin Freeport diperpanjang 10 tahun, dan bisa ditambah 10 tahun lagi dengan 3 syarat. Pertama, divestasi saham hingga 51% ke pihak Indonesia

Kedua, harus membangun smelter dalam 5 tahun sejak IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) terbit. Ketiga, penerimaan negara dari pajak dan royalti harus lebih baik dibandingkan dengan landasan KK (Kontrak Karya).

Nah, yang bikin Jonan semringah, Freeport sepakat melepas 51 sahamnya ke pihak Indonesia. Ini merupakan capaian besar karena sebelumnya Freeport hanya mau melepas 30%.

Selain itu, permintaan Presiden Jokowi agar menjaga kedaulatan Indonesia, namun tidak mengganggu iklim investasi, tercapai.

"Arahan Presiden, kedaulatan negara diutamakan, dan bisa tetap menjaga iklim investasi yang kondusif," kata Jonan kepada detikFinance, Sabtu (2/9/2017).

Lantas, bagaimana pemerintah dan Freeport bisa sepakat soal perpanjangan kontrak dan divestasi 51% saham Freeport?

Jonan menjelaskan, pemerintah berpikir panjang dalam mengambil alih 100% pengelolaan tambang Freeport tanpa bernegosiasi terlebih dahulu, karena ini akan menimbulkan citra negatif bagi iklim investasi di dalam negeri. Selain itu, banyak investor asing akan takut berakhir sama dengan Freeport, dan yang pasti akan mengganggu perekonomian di dalam negeri.

Oleh sebab itu, dilakukan negosiasi bisnis yang hasilnya tidak merugikan negara. Pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua selama 10 tahun hingga 2031 dan dapat diperpanjang satu kali lagi sampai 2041 sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, kontrak Freeport memang akan habis pada 2021. Tapi, dalam kesepakatan perpanjangan kontrak itu, Indonesia akan menguasai 51% saham di pengelolaan tambang Freeport di papua.

"Kita beli 51% itu beli saham manajemen pengelolaannya, bukan deposit tambangnya. Deposit tambang Freeport di Papua itu milik negara," tegas Jonan.

Dengan menguasai 51% saham, pihak Indonesia sudah menjadi pemegang saham mayoritas, dan bisa mulai belajar banyak mengelola tambang sebesar itu. Jonan menargetkan proses divestasi itu bisa rampung sebelum kontrak Freeport berakhir pada 2021

Bahkan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan memiliki 30% saham tersebut pada 2018 nanti. Adapun saham pemerintah di Freeport saat ini baru 9,36%.

"Kalau saya tidak keliru, 30% itu harus selesai di 2018. Jadi kita berharap 2021 nanti akan selesai 51%," kata Luhut pekan lalu.

Yang jelas, Jonan sudah mewanti-wanti Freeport patuh pada syarat yang sudah disepakati. Jika Freeport menolak membangun smelter, atau menolak menjual 51% sahamnya atau menolak membayar penerimaan negara yang lebih besar, maka tidak ada jalan lain, yaitu tidak memperpanjang konsesi setelah 2021 dan kita harus siap mengelola sendiri dan membayar seluruh investasi yang telah dikeluarkan oleh Freeport selama ini. (hns/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed