Follow detikFinance
Senin 04 Sep 2017, 15:58 WIB

Freeport Lepas 51% Saham, Masyarakat Adat Papua Minta Bagian

Michael Agustinus - detikFinance
Freeport Lepas 51% Saham, Masyarakat Adat Papua Minta Bagian Foto: Michael Agustinus
Jakarta - Perwakilan masyarakat adat Papua dari suku Amungme dan Kamoro siang ini datang ke Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam dari pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB itu, perwakilan masyarakat adat Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berhasil 'menundukkan' PT Freeport Indonesia, sehingga perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu mau menjual 51% sahamnya pada pihak nasional Indonesia.

"Jadi kami tadi datang ke sini bertemu Pak Menteri untuk mengucapkan terima kasih. Luar biasa perundingannya hingga tercapai kesepakatan bahwa perusahaan (Freeport) akan divestasi 51%, itu luar biasa. Kami merasa Pak Menteri dan juga Pak Jokowi sudah berjuang untuk kedaulatan bangsa," kata Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Odizeus Beanal, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Odizeus menambahkan, pihaknya ingin dilibatkan dalam perundingan dengan Freeport, termasuk soal divestasi saham. "Kami juga datang untuk menanyakan kedaulatan masyarakat adatnya di mana ? Kami harap ke depan untuk detail rinciannya kami dilibatkan dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat," ucapnya.

Fibiolla Ohei, salah satu anggota Dewan Adat Amungme, mengatakan bagian saham untuk masyarakat adat akan dibahas lebih lanjut dalam perundingan.

"Detailnya nanti di akhir perundingan, nanti akan ada pertemuan lagi dengan pemerintah pusat , provinsi, kabupaten, dan lembaga adat yang terkait untuk khususnya hak wilayah bisa memiliki bagian secara legal. Karena ini pertama kali untuk di Indonesia, 51% itu perjuangan besar, tidak hanya sejarah buat Indonesia tetapi juga dunia. Raksasa Freeport yang begitu besar akhirnya dengan pemerintah ini mau berbagi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, John Gobai, menambahkan bagian untuk masyarakat bisa berbentuk saham atau bentuk lainnya, misalnya bagi hasil dari laba Freeport. Masyarakat adat punya hak karena tanah tempat Freeport menambang adalah milik mereka.

Hak ulayat Suku Amungme dan Kamoro harus diakui juga oleh negara. Bagian untuk masyarakat adat ini akan ditentukan juga dalam perundingan soal divestasi saham Freeport.

"Nanti apakah dalam kerangka divestasi itu apakah 5% atau apa itu, nanti hasil di dalam tergantung dari perundingan. Apakah nanti saham ataukah bagi hasil dari laba kotor seperti yang sekarang, itu nanti merupakan hasil dari perundingan yang dimaksud. Perunbdingan itu penting dilakukan dalam rangka negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masayarakat adat dan hak tradisionalnya," tutupnya. (mca/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed