Follow detikFinance
Selasa 05 Sep 2017, 22:35 WIB

Pemprov Papua Usul Daerah Dapat Jatah 20% Saham Freeport

Wilpret Siagian - detikFinance
Pemprov Papua Usul Daerah Dapat Jatah 20% Saham Freeport Foto: Dok. Humas Pemprov Papua
Jakarta - Pemerintan Provinsi (Pemprov Papua) mengusulkan jatah 20% dari total 51% divestasi saham PT Freeport Indonesia. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan Sekda Provinsi Papua, TEA. Herry Dosinaen dengan Kementerian Keuangan, Selasa (5/9/2017).

Pertemuan ini dihadiri pula Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

"Atas perintah Gubernur Papua, Lukas Enembe, kepada saya selalu Sekda Papua maka saya dan Bupati Mimika termasuk Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan RI guna membahas masalah kepemilkan saham di PT. Freeport Indonesia yang harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua," ujar Herry, Selasa (5/9/2017).


Herry mengatakan, perjuangan untuk kepemilikan 20% saham Freeport merupakan komitmen Pemprov Papua kepada pemerintah. Selain itu, agar pemerintah pemerintah pusat memperhatikan porsi kepemilikan saham Freeport untuk Pemprov Papua.

"Ini juga akan menjadi pergumulan panjang Pemprov Papua maupun Pemkab Mimika untuk membuat suatu regulasi daerah terkait pajak daerah dan regulasi itu tentunya menjadi lampiran dalam Peraturan Pemerintah (PP)," kata Herry.

"Jika dsetujui 20% saham itu nantinya akan dibahas dan duduk bersama kembali oleh Pemprov Papua dengan Pemkab Mimika untuk pembagiannya seperti apa. Termasuk juga dengan beberapa kabupaten lain yang ada di sekitar PTFI," terang Herry.


Menurut Herry, kepemilikan 20% saham Freeport akan membawa manfaat bagi masyarakat Papua, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan.

"Ini menjadi catatan penting untuk semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membuat yang terbaik untuk Papua. Dengan demikian dengan saham 20 persen ini, akan bisa mengakomodir semua permasalahan di Papua baik itu keterisolasian, keterbelakangan dan kemiskinan bisa diatasi,"imbuhnya.


Nantinya Pemprov Papua, PT Freeport Indonesia dan Pemkab Mimika akan duduk bersama membahas saham 20 persen tersebut termasuk akan tertuang dalam MoU.

Kemudian mengenai komitmen PT Freeport membangun Smelter, Herry mengatakan, pembangunan Smelter tetap harus dibangun di Papua. Di dalam regulasi PP itu akan diakomodir kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan harus membangun Smelter di Papua. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed