.webp)
Berdasarkan MoU tersebut, PLN dan Keppel akan mengkaji kerja sama pemanfaatan infrastruktur gas milik Keppel untuk pembangkit-pembangkit listrik PLN di Sumatera.
"Besok mau ditanda tangan lagi MoU-nya. MoU-nya itu baru membuat kajian bersama, bagaimana desain atau infrastruktur yang paling efisien buat PLN. Baru itu saja," kata Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, Nicke Widyawati, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu untuk yang mobile power plant (MPP) yang kemarin ada yang sudah terpasang. Jadi kan hari ini ada beberapa MPP yang sudah beroperasi dan akan beroperasi tapi kan pasokan gasnya belum ada," tukas Nicke.
Kajian akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Selain penyewaan infrastruktur gas, PLN juga mendapat tawaran pasokan gas dari Keppel. Kedua perusahaan akan mengkaji penggunaan mekanisme swap alias 'barter' pasokan gas.
"Kajian dikasih waktu 6 bulan. Mengkaji kalau menggunakan skema swap bagaimana. Sekarang dengan skenario swap itu secara total apakah bisa efisien atau tidak," ucapnya.
Dengan mekanisme swap, PLN akan bertukar pasokan LNG dengan Keppel. Misalnya PLN punya kontrak LNG dari Bontang, pasokan LNG tersebut dibelokkan ke Singapura jadi milik Keppel. Lalu sebagai gantinya, LNG milik Keppel yang dibeli misalnya dari Malaysia dikirim ke PLN di Sumut.
Dengan kata lain, PLN dan Keppel bertukar pasokan gas agar biaya transportasi lebih efisien. Tidak ada perubahan harga LNG, hanya pertukaran gas saja, PLN tetap membayar sesuai kontrak dengan pemasok di Bontang meski gasnya impor.
Diharapkan, dari swap LNG dan sewa fasilitas milik Keppel tersebut PLN bisa mendapatkan gas yang lebih murah.
"Angka detailnya belum ada. Tapi secara kasat mata, tentu biaya transportasi LNG kalau dari Singapura dibanding dari Bontang kan lebih pendek, tentunya pasti akan lebih murah kalau swap. Itu yang akan dilakukan kajian lebih lanjut," pungkasnya. (mca/mkj)
