Cerita Jonan Genjot Pasokan Listrik ke Daerah Terpencil

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membeberkan beberapa prinsip pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia.

Mantan bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini memastikan, energi berkeadilan merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tema tahun hari pertambangan adalah energi berkeadilan, menunjukkan kita mencoba mengamanatkan amanah UUD 1945, dalam rangka menciptakan yang lebih baik, sehingga ada beberapa prinsip yang bisa disimak," kata Jonan saat acara Subroto Award di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Prinsip yang pertama, kata Jonan, meningkatkan rasio elektrifikasi nasional untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, rasio elektrifikasi sudah mencapai 92,8%, target pemerintah hingga 2019 mencapai 97%.

Jonan meminta kepada seluruh stakeholder sektor ketenagalistrikan dan juga PLN merealisasikan rasio elektrifikasi sebesar 99% pada 2019.

"Terutama wilayah terpencil, jauh, dan perbatasan. Jadi saya selalu ngomong berkali-kali, 2.500 desa lebih yang sudah dipasang lampu pakai solar sistem, dan dibiayai APBN. Masa 72 tahun merdeka ada 2.500 desa lebih yang tidak ada listrik," jelas dia.

Prinsip yang kedua, kata Jonan, program pemerataan dan keterjangkauan. Menurut dia, masih ada juga sekitar 10.000 desa yang akses ketenagalistrikannya terbatas.

Prinsip selanjutnya, pemerintah akan menjaga keberlanjutan pasokan energi. Maksudnya, menyeimbangkan antara penggunaan bahan bakar minyak dengan energi baru terbarukan. Selain itu, Kementerian ESDM tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan prinsip yang terakhir, kata Jonan, adalah menciptakan tata kelola yang baik, bahasa lebih gambangnya adalah penyederhanaan perizinan di sektor ESDM.

"Jadi saya sudah dorong terus, saya harapkan bagaimana otoritas atau regulator itu tidak menjadi halangan kegiatan bermasyarakat, ini yang pesan Bapak Presiden," tutup Jonan. (hns/hns)