Tepatnya di kecamatan Amalutu yang selama ini sulit mendapatkan BBM, sehingga harganya mahal mencapai Rp 15.000-Rp 20.000 per liter. Program BBM Satu Harga ini diresmikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ego Syahrial, yang sekaligus meresmikan pendirian SPBU mini di Dusun Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Ego didampingi Kepala BPH Migas, M.Fanshurullah Asa, Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends dan Bupati Seram Bagian Barat, M Yasin Payapo serta GM Pertamina MOR VIII Papua-Maluku, I Made Ade Putra, Senin (2/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BBM Satu Harga di Kabupaten Seram Bagian Barat Foto: Wilpret Siagian/detikcom |
Sementara itu SVP Fuel & Marketing Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto mengatakan, sampai saat ini SPBU Amalatu adalah SPBU ke-25 yang telah terbangun dari total rencana 54 Lembaga Penyalur Rencana Program BBM 1 Harga Nasional di Wilayah 3 T, untuk Pertamina MOR VIII Amalatu merupakan titik ke-13 dari total 19 Lembaga Penyalur yang akan didirikan d wilayah Maluku Papua sampai dengan akhir Tahun 2017
"Pendirian SPBU ini kami harap membawa dampak positif bagi perekonomian dan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya masyarakat Seram Bagian Barat," kata Gigih Wahyu Hari Irianto.
Sementara, Bupati Seram Bagian Barat M Yasin Payapo mengatakan sebelumnya harga BBM di Amalatu bisa mencapai Rp12.000/liter.
"Warga Amalatu merasa sangat bersyukur atas kehadiran SPBU di sini, sehingga masyarakat dapat menikmati BBM premium dengan harga Rp6.450/liter dan solar seharga Rp5.150/liter. Tentunya hal ini akan meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan dalam membeli BBM," katanya.
BBM Satu Harga di Kabupaten Seram Bagian Barat Foto: Wilpret Siagian/detikcom |
"Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, pemerintah menugaskan Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Januari 2017," lanjut M Yasin
Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunam SPBU di wilayah terpencil, terluar dan tetjauh ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukannya. Untuk itu perlu ada pengawasan dan monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran. (hns/hns)












































BBM Satu Harga di Kabupaten Seram Bagian Barat Foto: Wilpret Siagian/detikcom
BBM Satu Harga di Kabupaten Seram Bagian Barat Foto: Wilpret Siagian/detikcom