Bakal Caplok Saham Freeport, Siapkah BPJS Ketenagakerjaan?

Jakarta - Selain holding BUMN tambang, pemerintah juga menyiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membeli saham divestasi PT Freeport Indonesia. Proses negosiasi soal berapa nilai divestasi saham Freeport sedang berlangsung, dan yang jelas pemerintah bakal mendapat porsi 51% saham.

Lantas, bagaimana kesiapan BPJS Ketenagakerjaan? Kadiv Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan pihaknya siap mendukung langkah pemerintah mengakuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51%. Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan terbuka atas setiap investasi yang menguntungkan.

"Tentang Freeport, Kita siap dukung program pemerintah. Kita terbuka atas setiap peluang investasi yang menguntungkan peserta dan sesuai dengan regulasi, termasuk di Freeport," kata Utoh saat dikonfirmasi detikFinance, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Meski demikian pihaknya pun masih melakukan kajian lebih lanjut mengenai partisipasi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil saham Freeport Indonesia.

Baca juga: Begini Strategi Rini Ambil 51% Saham Freeport

"Tentunya kita butuh kajian mendalam untuk investasi sebesar Freeport," ujar Utoh.

BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian BUMN juga tengah melakukan komunikasi mengenai rencana pembelian saham tersebut. Pembahasan ini masih terus dilakukan oleh kedua pihak.

"Saat ini kita sedang melakukan kajian dan dalam proses pembahasan dengan tim Kementerian BUMN," tutur Utoh.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Disiapkan Caplok Saham Freeport

Sebelumnya, Rini menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan bersama BUMN tambang dan Pemerintah Provinsi Papua akan bersinergi melalui skema Special Purpose Vehicle (SPV).

"Secara garis besar bahwa BUMN akan bentuk special purpose vehicle adalah antara BUMN dengan Pemprov Papua dan kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tapi mayoritas (saham dimiliki) BUMN," kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat bincang santai di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malam. (ara/hns)