.webp)
Hal itu disampaikan Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak dalam keterangan tertulis dari EBTKE Kementerian ESDM, Kamis (9/11/2017).
Menurut Yunus, investasi yang dibutuhkan untuk mengusahakan panas bumi sekitar USD 4-5 juta per mega Watt.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yunus mengatakan itu di sela-sela acara rapat kerja pembahasan manfaat energi panas bumi bagi pembangunan daerah dan dalam rangka perancangan RUU Energi Terbarukan di Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa (7/11/2017).
Yunus juga menyampaikan berbagai terobosan pemerintah dalam mempercepat pengembangan panas bumi. Terobosan itu di antaranya memberikan penugasan kepada BUMN untuk mengusahakan panas bumi tanpa lelang, memberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi kepada investor, menyederhanakan birokrasi dan alur perizinan di bidang panas bumi, memberikan insentif kepada Badan, mengoptimalisasi pengembangan panas bumi WKP existing dan pengembangan panas bumi di wilayah Indonesia Timur.
Selain itu, dibahas pula kontribusi panas bumi dalam sistem kelistrikan Suluttenggo dan pembagian skema bonus produksi panas bumi kepada daerah penghasil panas bumi di Sulawesi Utara. Bahkan pemanfaatan CSR yang telah dilakukan oleh PT PGE area Lahendong dan PT PLN area Suluttenggo.
GM PT PGE Area Lahendong Salvius Patangke menyampaikan PLTP Lahendong memiliki kapasitas 120 MW yang kapasitas terpasang menjadi 170 MW pada 2021.
"PLTP Lahendong memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan listrik 30 persen di sistem interkoneksi 150/70 kV," ujar Salvius.
GM PT PLN Area Suluttenggo Baringin Nababan menjelaskan, kontribusi energi panas bumi pada sistem kelistrikan Sulutenggo mencapai 23 persen dari total kapasitas pembangkitan. Sedangkan untuk sistem kelistrikan Sulawesi Utara, energi panas bumi menyumbang sekitar 37 persen dari total pembangkitan.
"Bersama dengan kapasitas terpasang dari PLTA, hal ini membuat sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Utara telah didominasi oleh EBT," papar Baringin.
Lebih lanjut, dijelaskan pemerintah telah menetapkan besaran Bonus Produksi untuk daerah penghasil panas bumi lewat Kepmen ESDM No. 482 K/32/DJE/2017. Pembagian didasarkan pada persentase daerah penghasil dan hasil rekonsiliasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik per tahunnya.
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Utara Marhany V.P. Pua dan Stefanus Ban Lion berkomitmen mendukung pengembangan EBT di Sulawesi Utara mendorong pembangunan unit-unit PLTP Lahendong.
"Indonesia kaya akan sumber EBT, jadi harus dimanfaatkan dengan optimal. Kami berharap porsi EBT di Sulawesi Utara dapat meningkat dan melebihi 50 persen dalam bauran energi," ujar Marhany. (nwy/hns)
