Respons KPPU, PGN Siap Buktikan Transparansi Bisnis Hilir Gas Bumi

Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menyampaikan kesiapan secara transparan dan akuntabel dalam pengenalan industri hilir gas bumi. Hal ini ditegaskan menyusul putusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persidangan perkara monopoli harga gas bumi yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, mengatakan penetapan harga jual gas bumi di Sumatera Utara telah sesuai dengan regulasi pemerintah. Tingginya harga gas di periode Agustus-November 2015, lebih karena adanya tambahan gas dari LNG, plus biaya yang timbul di rantai pasok.

"Sejauh ini pelaksanaan bisnis PGN, khususnya dalam penetapan harga telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Tingginya harga gas pada periode Agustus-November 2015, disebabkan karena masuknya gas tambahan yang bersumber dari LNG ditambah lagi biaya yang timbul pada masing-masing rantai bisnis (trader tanpa fasilitas), selain dari pasokan gas dari Pertamina EP", ujar Temmy, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2017).

Sebagai informasi, dalam persidangan terakhir yang digelar Selasa (14/11/2017), majelis hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan.

Dalam amar putusannya, PGN dinyatakan telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Selain itu, dalam sejumlah Perjanjian Jual beli Gas (PJBG) yang diteken antara PGN dan konsumen terdapat adanya klausul baku yang bersifat merugikan. Menanggapi hal tersebut, Temmy menyampaikan bahwa manajemen PGN akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mempelajari salinan putusan tersebut.

Adapun hal yang juga menjadi sorotan manajemen PGN terhadap putusan persidangan, sambung dia, dalam aspek tata kelola belum dilihat secara holistik, khususnya skema bisnis hilir gas bumi.

"Bagi PGN selaku BUMN dengan status (perusahaan) terbuka, siap secara transparan untuk membuktikan akuntabilitas pengelolaan gas dalam kegiatan usahanya, terutama PGN yang telah menjalankan fungsi pioniring di sektor hilir gas selama lebih dari 52 tahun. Kami berkeyakinan bahwa penetapan harga yang kami jalankan sudah sesuai dan memenuhi aspek hukum yang berlaku," pungkas Temmy. (idr/hns)