Selasa, 21 Nov 2017 15:52 WIB
Saran ke Pemerintah Agar Program Mobil Listrik Terwujud
Foto: Gracella Sofia Mingkid
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya mengembangkan mobil listrik di Indonesia.
Terkait hal ini, Kepala Bidang Teknologi Kelistrikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Sudirman Palaloi mengatakan untuk mendukung program maka semua stakeholder harus terlibat.
"Semua stakeholder mesti dilibatkan ya. Misalanya kementerian terkait mengeluarkan izin, memudahkan impor," kata Sudirman kepada detikFinance, Selasa (21/11/2017).
Lebih lanjut, ia juga memberi contoh pengembangan mobil listrik di negara lain. Misalnya dengan memberikan parkir gratis khusus mobil listrik sehingga masyarakat lebih tertarik.
"Negara lain juga memberikan free parking untuk dalam rangka development menyebarkan (mobil listrik). Lalu juga jalan khusus, jadi untuk mobil listrik aja. Kemudahan itu lagi harganya lebih murah," terangnya
Namun, dalam penerapan hal-hal tersebut tergantung lagi pada kemampuan dan keadaan di Indonesia. Pasalnya, ia menilai tidak mungkin semua hal tersebut bisa diterapkan.
"Mungkin tidak semua bisa diterapkan di Indonesia, tergantung kemampuan dan keadaan saja," tutur Sudirman.
Selain itu, ia juga memberikan saran untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia, yaitu dengan mengatur regulasi pengoperasian. Di mana berapa persen mobil yang dijual harus menyertakan mobil listrik.
"Untuk mendukung itu tentu harus ada regulasi dari pemerintah. Misalnya dia memberikan target, dari 1 juta mobil yang dijual selama setahun kemudian menetapkan 0,1 persen itu untuk mobil listrik yang dioperasikan secara massal itu artinya bakal ada 1.000 mobil listrik kan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM sudah menyiapkan payung hukum terkait penggunaan mobil listrik. Ini merupakan satu langkah dalam mendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia. (hns/hns)
Terkait hal ini, Kepala Bidang Teknologi Kelistrikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Sudirman Palaloi mengatakan untuk mendukung program maka semua stakeholder harus terlibat.
"Semua stakeholder mesti dilibatkan ya. Misalanya kementerian terkait mengeluarkan izin, memudahkan impor," kata Sudirman kepada detikFinance, Selasa (21/11/2017).
Lebih lanjut, ia juga memberi contoh pengembangan mobil listrik di negara lain. Misalnya dengan memberikan parkir gratis khusus mobil listrik sehingga masyarakat lebih tertarik.
Baca juga: Menguak Rencana Pengembangan Mobil Listrik |
"Negara lain juga memberikan free parking untuk dalam rangka development menyebarkan (mobil listrik). Lalu juga jalan khusus, jadi untuk mobil listrik aja. Kemudahan itu lagi harganya lebih murah," terangnya
Namun, dalam penerapan hal-hal tersebut tergantung lagi pada kemampuan dan keadaan di Indonesia. Pasalnya, ia menilai tidak mungkin semua hal tersebut bisa diterapkan.
"Mungkin tidak semua bisa diterapkan di Indonesia, tergantung kemampuan dan keadaan saja," tutur Sudirman.
Baca juga: Jonan: Kendaran Listrik adalah Keniscayaan |
Selain itu, ia juga memberikan saran untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia, yaitu dengan mengatur regulasi pengoperasian. Di mana berapa persen mobil yang dijual harus menyertakan mobil listrik.
"Untuk mendukung itu tentu harus ada regulasi dari pemerintah. Misalnya dia memberikan target, dari 1 juta mobil yang dijual selama setahun kemudian menetapkan 0,1 persen itu untuk mobil listrik yang dioperasikan secara massal itu artinya bakal ada 1.000 mobil listrik kan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM sudah menyiapkan payung hukum terkait penggunaan mobil listrik. Ini merupakan satu langkah dalam mendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia. (hns/hns)
