Pertamina Tak Mau Ambil, 2 Blok Terminasi Ini Siap Dilelang

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang dua blok terminasi yang tidak diminati Pertamina. Dua blok terminasi tersebut, antara lain Blok East Kalimantan dan Blok Attaka.

Sebelumnya, sebanyak 8 blok terminasi yang sempat dikelola perusahaan asing dialihkan pengelolaannya ke Pertamina. Akan tetapi, Pertamina hanya menyanggupi untuk 6 blok di antaranya.

Adapun 8 blok terminasi yang ditawarkan pemerintah, antara lain Blok Ogan Komering, Blok Sanga-sanga, Blok Tuban, Blok Tengah, Blok East South East Sumatera, Blok East Kalimantan, Blok NSO, dan Blok Attaka. Dari 8 blok tersebut, dua di antaranya, yaitu Blok East Kalimantan dan Blok Attaka belum siap untuk dikelola oleh Pertamina.

"Pertamina diberi penugasan 8, 2 Pertamina mengembalikan baik existing operator maupun Pertamina mengembalikan. Artinya, tidak ingin melanjutkan dan diserahkan ke pemerintah yaitu East Kalimantan dan Attaka," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).

Ego menambahkan, dua blok tersebut akan dilelang kepada perusahaan yang berminat. Proses lelang pun berlangsung secara terbuka di awal 2018.

"Singkat kata, dua ini akan dilelang terbuka dan sedang berproses. Kita buat bid dokumen dan semuanya kita akan lelang terbuka," tutur Ego.

Ego merinci 6 blok terminasi yang diminati Pertamina, Blok North Sumatra Offshore (NSO) akan dikelola Pertamina Hulu Energi (PHE) bersamaan dengan Blok North Sumatra B (NSB). Selain itu, Blok Tengah akan dikelola bersamaan dengan Blok Mahakam karena lokasinya yang berdekatan.

"WK tengah yang dekat dengan Blok Mahakam, maka usulkan permintaan Pertamina digabungkan dengan Mahakam, dan kita setuju," ujar Ego.

Selain itu, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-sanga, Blok Tuban, dan Blok East South East Sumatera juga akan dikelola oleh Pertamina dengan catatan produksi tidak boleh turun dan biaya produksinya tidak boleh naik.

"Ini semua Pertamina sudah masukin proposal. Cuma posisi pemerintah dalam proses alih kelola ini, pemerintah dalam hal produksi tidak boleh turun, kedua biaya cost per barel jangan malah meningkat," kata Ego. (ara/ang)