Selasa, 05 Des 2017 14:31 WIB
Jonan Rapat di DPR Bahas Freeport Hingga Penyederhanaan Listrik
Foto: Ardan Adhi Chandra-detikFinance
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan siang ini menghadiri rapat di Komisi VII DPR RI. Rapat kali ini membahas negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, temuan audit BPK, dan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik.
"Rapat kali ini membahas renegosiasi dengan Freeport, temuan BPK, dan penyederhanaan tarif listrik," kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat dikonfirmasi detikFinance, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Dalam kesempatan ini juga hadir Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, serta beberapa pejabat Kementerian ESDM lainnya.
Jonan menjelaskan kepada Komisi VII DPR RI mengenai ketentuan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang memungkinkan diperpanjang 2 x 10 tahun dengan persyaratan pembangunan smelter, difestasi saham hingga 51%, dan perbaikan penerimaan negara.
"Sampai saat ini negosiasi sudah dilakukan dan sudah dibahas legal drafting akuisisi saham yaitu untuk mencapai 51%," kata Jonan di Gedung DPR RI.
Mengenai rencana penyederhanaan golongan listrik, Jonan mengatakan, bahwa rencana ini dilakukan untuk menyediakan akses sambungan listrik kepada rumah tangga non subsidi.
"Keleluasaan akses listrik lebih luas kepada masyarakat. Jadi ini sebenarnya corporate action," tutur Jonan. (ara/dna)
"Rapat kali ini membahas renegosiasi dengan Freeport, temuan BPK, dan penyederhanaan tarif listrik," kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat dikonfirmasi detikFinance, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Dalam kesempatan ini juga hadir Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, serta beberapa pejabat Kementerian ESDM lainnya.
Jonan menjelaskan kepada Komisi VII DPR RI mengenai ketentuan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang memungkinkan diperpanjang 2 x 10 tahun dengan persyaratan pembangunan smelter, difestasi saham hingga 51%, dan perbaikan penerimaan negara.
"Sampai saat ini negosiasi sudah dilakukan dan sudah dibahas legal drafting akuisisi saham yaitu untuk mencapai 51%," kata Jonan di Gedung DPR RI.
Mengenai rencana penyederhanaan golongan listrik, Jonan mengatakan, bahwa rencana ini dilakukan untuk menyediakan akses sambungan listrik kepada rumah tangga non subsidi.
"Keleluasaan akses listrik lebih luas kepada masyarakat. Jadi ini sebenarnya corporate action," tutur Jonan. (ara/dna)
