Selasa, 05 Des 2017 15:33 WIB
Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, DPR: Kita Diajak Bicara Dulu
Foto: Ardan Adhi Chandra-detikFinance
Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan pihaknya dan anggota Komisi VII DPR RI lainnya belum diajak berkomunikasi terkait rencana penyederhanaan golongan listrik. Golongan 1.300-4.400 VA akan dinaikkan dayanya secara cuma-cuma tanpa dikenakan biaya menjadi 5.500 VA.
Ia belum mengatahui dengan jelas terkait rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut, termasuk biaya gratis dan kebebasan pelanggan untuk ikut penyederhanaan atau tidak. Rencana penyederhanaan golongan listrik ini dibebaskan kepada pelanggan dengan biaya pergantian MCB gratis dan abonemen yang sama.
"Artinya kalau ada sesuatu diajak ngomong dulu, mau komentar salah juga. Ternyata bukan, ini pilihan gitu pak dan logikanya (masyarakat) daya naik abonemen naik membebani rakyat," ujar Gus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Gus menilai rencana penyederhanaan ini perlu dikomunikasikan ke DPR terlebih dahulu karena menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga DPR mengetahui dengan pasti terkait rencana tersebut.
"Aksi korporasi kalau itu produksi penting menguasai hidup orang banyak ajak bicara dulu," tutur Gus.
Dengan pemahaman terkait rencana penyederhanaan golongan listrik yang gratis dan biaya abonemen yang sama dengan golongan sebelumnya, DPR bisa mengkomunikasikan rencana ini kepada masyarakat di daerah pemilihan saat masa reses.
"Diskusi dulu pemahaman yang sama, kalau dipublish bisa jelaskan lebih tepat," kata Gus. (dna/dna)
Ia belum mengatahui dengan jelas terkait rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut, termasuk biaya gratis dan kebebasan pelanggan untuk ikut penyederhanaan atau tidak. Rencana penyederhanaan golongan listrik ini dibebaskan kepada pelanggan dengan biaya pergantian MCB gratis dan abonemen yang sama.
"Artinya kalau ada sesuatu diajak ngomong dulu, mau komentar salah juga. Ternyata bukan, ini pilihan gitu pak dan logikanya (masyarakat) daya naik abonemen naik membebani rakyat," ujar Gus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Gus menilai rencana penyederhanaan ini perlu dikomunikasikan ke DPR terlebih dahulu karena menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga DPR mengetahui dengan pasti terkait rencana tersebut.
"Aksi korporasi kalau itu produksi penting menguasai hidup orang banyak ajak bicara dulu," tutur Gus.
Dengan pemahaman terkait rencana penyederhanaan golongan listrik yang gratis dan biaya abonemen yang sama dengan golongan sebelumnya, DPR bisa mengkomunikasikan rencana ini kepada masyarakat di daerah pemilihan saat masa reses.
"Diskusi dulu pemahaman yang sama, kalau dipublish bisa jelaskan lebih tepat," kata Gus. (dna/dna)
