Follow detikFinance
Selasa 05 Dec 2017, 19:27 WIB

Jonan Rapat 5 Jam Soal Freeport dengan DPR, Ini Hasilnya

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Jonan Rapat 5 Jam Soal Freeport dengan DPR, Ini Hasilnya Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan siang ini menghadiri rapat kerja di Komisi VII DPR RI. Rapat kali ini membahas tentang negosiasi dengan Freeport Indonesia, temuan audit BPK, dan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik.

Dalam kesempatan ini juga hadir Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, serta beberapa pejabat Kementerian ESDM lainnya.

Rapat berlangsung dari sekitar pukul 13.30-18.30 WIB atau sekitar 5 jam. Rapat tersebut menghasilkan 7 poin kesimpulan.


Pertama, komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk dapat menyelesaikan perundingan dengan PTFI sesegera mungkin terkait perpanjangan operasi produksi PTFI dalam jangka waktu 2x10 tahun dengan persyaratan:

  • PTFI harus mendivestasikan sahamnya sebesar 51% untuk kepemilikan peserta dari Indonesia;
  • Enam bulan sejak diterbitkannya IUPK OP, PTFI harus memulai pembangunan fasilitas pemurnian;
  • Penerimaan Negara dari hasil produksi PTFI secara agregat lebih baik, setiap progres dalam perundingan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.

Kedua, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan penerbitan dan pengenaan sanksi finansial penalti bagi perusahaan tambang yang telah mendapat persetujuan rekomendasi ekspor konsentrat yang pembangunan smelternya tidak mencapai progres sesuai komitmennya dalam enam bulan secara berkala.


Ketiga, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM mengkonsolidasikan dan membuat Peraturan standar dana corporate social responsibility (CSR) seluruh KKKS di mana pemanfaatan dan dikoordinasikan oleh SKK Migas untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Keempat, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk menyelesaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI terkait dengan temuan-temuan hasil audit BPK RI dengan tujuan tertentu PTFI pada tahun anggaran 2013 hingga 2015 yang terkait dengan Kementerian ESDM paling lambat 6 (enam) bulan.


Kelima, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi terhadap formula penetapan harga BBM yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856K/12/MEM/2015 tentang Harga Dasar Bahan Bakar Minyak, untuk selanjutnya pembahasan tentang harga agar dibahas di Komisi VII DPR RI dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Keenam, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan kajian yang menyeluruh dan sosialisasi terkait rencana kebijakan penyederhanaan golongan tarif listrik.

Ketujuh, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 12 Desember 2017.

"Alhamdulillah, rapat kali ini kita tutup," kata Ketua Komisi VII DPR RI. (ara/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed